Amanat Ciganjur: Pemilu 2024 Harus Menaati Konstitusi sebagai Pijakan Utama

JAKARTA, INAKORAN.COM

Salah satu poin yang ditekankan dalam Amanat Ciganjur yang lahir dalam Haul ke-14 KH. Abdurrahman Wahid adalah ketaatan pada konstitusi sebagai pijakan utama Pemilu 2024.

Ketaatan ini tertuang dalam poin keempat dari amanat yang dibacakan di Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023) ini.

“Pemilu 2024 harus digunakan sebagai pengikat dalam mengatur berbagai perbedaan, kepentingan, dan keragaman.”

“Menjaga nilai-nilai luhur, hak, dan kemerdekaan seluruh warga bangsa yang telah dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi sebagai warisan para pendiri bangsa.”

Baca juga: Amanat Ciganjur Soroti Netralitas Aparat Negara dalam Pemilu 2024

“Pemilu 2024 harus menaati konstitusi sebagai pijakan utama,” demikian bunyi poin empat amanat ini.

Adapun Amanat Ciganjur dibacakan oleh lima tokoh, yaitu isteri Alm. Gus Dur Hj. Sinta Nuriyah, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Filsuf dan Astronom Karlina Supelli, Rohaniwan Rm. Benny Susatyo, dan Pendeta Gomar Gultom.

Nama Ciganjur mengacuh pada tempat amanat ini dibacakan dan ditandatangani, yaitu di Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan.

Baca juga: Para Pemimpin Bangsa Ini Mesti Meneladani Gus Dur Soal Etika Berdemokrasi

Selain menyoroti ketaatan pada konstitusi, amanat ini juga menekankan pentingnya netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Netralitas aparat merupakan salah satu syarat agar Pemilu 2024 dapat dijalankan secara berkeadaban dengan komitmen penyelenggaraan Pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat.

“Aparatur dan alat negara, termasuk aparat keamanan, aparat pertahanan, dan aparat penegak hukum harus terjaga netralitasnya,” demikian bunyi poin tiga amanat yang dibacakan sebagai bagian dari rangkaian acara Haul ke-14 Gus Dur ini.