Anies Memainkan Lagi Tekanan Lockdown Jakarta

Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Jakarta, Inako

Mulai hari Senin 23 Maret 2020 kembali diumumkan bahwa pemprov Jakarta melalui PT Transjakarta akan melakukan pengurangan drastis layanan Transjakarta. Pengurangan ini sudah coba dilakukan melalui peraturan gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 16 Maret 2020 lalu. Alhasil pengurangan drastis pada Senin lalu itu justru membahayakan dan menjadi ajang penyebaran virus Corona di tengah penumpukan para pengguna layanan Transjakarta. Akibatnya masyarakat marah dan Anies ditegur oleh presiden Jokowi.

Teguran Jokowi  itu sekaligus membongkar niat jahat Anies Baswedan yang hendak menutup atau melakukan lockdown terhadap kota Jakarta. Dalam tegurannya itu presiden Jokowi mengatakan bahwa layanan transportasi publik harus tetap disediakan secara baik dan lockdown adalah kewenangan presiden. 

Sekarang Anies kembali memainkan lagi tekanan lockdown kota Jakarta dengan memerintah semua perusahaan dan kantor pemerintah menghentikan kegiatannya dan bekerja dari rumah. Padahal di Jakarta kantor pemerintah banyak sekali kantornya pemerintah pusat atau kementerian yang otoritas pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat. Begitu pula kembali Anies Baswedan mengumumkan pengurangan drastis layanan Transjakarta mulai Senin depan 23 Maret 2020. Jelas-jelas peraturan Anies Baswedan ini adalah hendak memainkan kembali tekanan lockdown Jakarta.

Anies tahu betul bahwa melakukan lockdown kota Jakarta adalah kewenangan presiden. Tetapi berhubung presiden adalah Jokowi, rival politiknya maka Anies mainkan perlawanan terhadap Jokowi sebagai panggung politik bagi dirinya. 

Permainan panggung politik itu Anies menggunakannya adalah dalam adu otot atas nama upaya melakukan perang terhadap virus Corona. Tetapi oleh Anies Baswedan dia gunakan posisinya sebagai gubernur Jakarta melakukan perang terhadap upaya menjatuhkan citra presiden Jokowi untuk menaikan citra politik dirinya seorang Anies Baswedan menuju pilpres 2024 mendatang.

Kebijakan melarang, menutup layanan publik dan mengurangi  layanan transportasi publik ini memang rencana kotor Anies. Sebuah rencana membuat coreng kehancuran ekonomi di tengah kepemimpinan Jokowi. Semua kebijakan, larangan dan pengurangan layanan publik termasuk transportasi publik itu dilakukan untuk melumpuhkan ekonomi Jakarta. 

Posisi Jakarta yang menjadi pusat 60% perekonomian nasional itu yang jadi tujuan kotornya. Belajar dari pengalaman kota-kota di negara lain yang dalam menangani penyebaran virus Corona, selalu berkordinasi dengan pemerintah pusat. Semua peraturan atau kebijakan melarang, menutup  layanan  publik dan mengurangi layanan transportasi publik kotanya setelah ada keputusan pemerintahnya melakukan lockdown terhadap negara dan kotanya. 

Sebagaimana disampaikan  bahwa presiden Jokowi tidak  melakukan keputusan lockdown atau menutup kota Jakarta. Justru yang diminta oleh presiden Jokowi agar kita, masyarakat tetap waspada dan menjaga jarak interaksi sosial (Social Distancing) dan beraktivitas di rumah jika bisa dilakukan pekerjaan atau kegiatannya di rumah.  

Presiden Jokowi bersama pemerintah serta tim percepatan penanggulangan virus Corona sedang menyiapkan sarana penanganan, menyediakan obat dan alat deteksi cepat penyebaran virus Corona. Presiden Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan melarang, menutup layanan publik dan mengurangi layanan  transportasi publik. Kebijakan melarang, menutup layanan publik dan mengurangi layanan transportasi publik justru beruntun dilakukan oleh Anies Baswedan atas nama mengurangi penyebaran virus Corona. 

Sementara beberapa hari lalu Anies Baswedan justru mengumpulkan semua lurah, camat dan walikota se Jakarta untuk rapat bersamanya. Jadi sebaiknya Anies Baswedan bekerjalah sebagai dan dalam kapasitas sebagai gubernur Jakarta. Jangan membuat keputusan diluar kewenangan sebagai gubernur Jakarta. Lindungi warga Jakarta agar tetap baik, layani kepentingan warga dan kota Jakarta. Sediakan secara baik layanan publik dan transportasi publik. Jangan kurangi layanan publik dan transportasi publik karena Jakarta tidak  sudah ditutup (lockdown).

Jakarta, 21 Maret 2020