Banjir Jakarta, di Hari Pertama 2020. Anies Baswedan Tidak Bisa Kerja dan Tidak Bisa Memimpin

Oleh : Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Jakarta, Inako

Awal tahun 2020 Jakarta menyambutnya dengan banjir besar. Saya protes dan menulis serta memuat beberapa foto banjir Jakarta di tahun baru 2020. Seorang pegawai Pemprov Jakarta, mengkritik tulisan dan foto-foto banjir Jakarta tersebut. Dia menuliskan seperti ini, "Jabodetabek yang jadi laut kok yang dirameiin DKI doang. Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang kondisi yang sama pak, siapa nih yang gak bener di kota penyanggah DKI?", pernyataan pegawai Pemprov Jakarta  membela gubernurnya. 

Banjir Jakarta memang selalu dikaitkan dengan banjir kiriman dari Bogor. Atau bahkan dengan pembelaan  menyalahkan gubernur sebelumnya. Jelas sekali pada 2019 lalu Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuat proyek naturalisasi sungai Jakarta. Menurut Anies bahwa hasil naturalisasi sungai jakarta akan terlihat setelah akhir tahun 2019. Benar saja memang setelah akhir tahun 2019, tepatnya pada 1 Januari 2020 langsung terlihat hasilnya, Jakarta banjir besar. Banyak titik banjir yang sudah tidak banjir sejak tahun 2010 tapi hari ini alami banjir besar. Tetap terjadinya banjir Jakarta di awal tahun 2020 ini membuktikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta hanya omong kosong, tidak bisa kerja dan tidak bisa memimpin anak buahnya.  Seperti kiriman video banjir seorang kawan warga Kampung Penas Tanggul RT 15 RW 02 Kelurahan  Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Warga pemukiman Kampung Penas Tanggul terakhir alami banjir besar tahun 2010. Setelah Banjir Kanal Timur selesai dibuat baru tahun 2020 ini kembali dilanda banjir besar seperti 2010 lalu. Begitu pula seorang kawan dari daerah Halim, Jakarta Timur menceritakan pada saya, pada tahun baru 2020 ini alami banjir besar setelah 10 tahun tidak pernah lagi banjir menenggelamkan rumahnya.

Peristiwa banjir ini jelas membuktikan adanya pembiaran atau setidaknya gubenur dan aparat Pemprov Jakarta tidak bekerja baik sehingga Jakarta alami banjir besar kembali setidaknya setelah 10 tahun kemudian. Jadi tidak bisa beralasan apalagi menyalahkan Gubenur Jakarta sebelumnya, banjir kiriman atau bahkan menyalahkan hujan sehingga hari ini kembali alami banjir besar. Sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2019 lalu Jakarta sudah banjir besar juga hingga masuk ke dalam  Plaza Senayan dan Stadion Gelora Bung Karno. Kemarin 31 Desember 2019, Presiden Jokowi sudah mengingatkan hujan deras di Jakarta  sejak jam 16.00 WIB, agar bersiap mengantisipasi banjir. Tetapi semalaman Anies Baswedan, Gubernur Jakarta sibuk pesta malam tahun baru 2020 area Jalan Thamrin dan Sudirman. Informasi di media televisi juga diberitakan seperti masyarakat daerah Halim dan Cipinang sampai siang hari belum juga mendapatkan bantuan alat untuk evakuasi. Padahal  mereka sudah alami banjir besar sejak sekitar jam 04.00 WIB subuh tadi. 

Lagi terulang kejadian kelalaian Pemprov Jakarta seperti kejadian banjir Jakarta 2002. Setelah sekitar 18 tahun maka terjadilah lagi pembiaran dan kelalaian banjir Jakarta.  Kejadian banjir Jakarta 2002 terjadi banyak korban karena  : 

1. sistem peringatan dini (Early Warning System), 
2. Bantuan darurat (emergency respon) tidak jalan. Begitu pula jika kita lihat banjir Jakarta 2020 ini pun demikian, bahwa sistem peringatan dini dan bantuan daruratnya tidak jalan. Sistem Peringatan Dini (early warning system) tidak jalan karena sudah ada peringatan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga peringatan dari Presiden Jokowi sejak kemarin jam 16.00 WIB. Seharusnya jika sistem peringatan dini berjalan maka korban dan kerugian bisa diminimalisir. Peringatan informasi akan ada banjir seharusnya dilanjutkan oleh lurah-lurah ke masyarakat yang daerah pemukimannya berpotensi terkena banjir untuk mengevakuasi diri ke tempat aman sebelum banjir. Antisipasi bisa dilakukan karena perjalanan air dari Bogor hingga tiba di Jakarta membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Juga jatuhnya banyak korban dan kerugian serta lambatnya bantuan evakuasi menunjukan sistem.bantuan darurat (emergency respon) pun tidak berjalan. Warga terpaksa membangun bantuan dan evakuasi sendiri tanpa kehadiran aparat pemprov Jakarta di lapangan. 

Tidak jalannya kedua sistem yakni sistem peringatan dini dan sistem bantuan darurat dalam kejadian banjir Jakarta 2020 membuktikan bahwa Anies Baswedan, Gubernur Jakarta tidak bisa kerja dan tidak bisa memimpin anak buahnya untuk menolong warga dan mengantisipasi banjir Jakarta hari ini. Kerugian sudah banyak, masyarakat alami kerusakan rumah dan stres, perusahaan asuransi harus membayar klaim kendaraan rusak akibat banjir dan tidak kalah adalah kerusakan sarana publik juga layanan transportasi publik akibat banjir hari ini.  Akibat banjir Jakarta hari ini semua penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dialihkan semua ke Bandara Sukarno-Hatta, Cengkareng. Akibat banjir Jakarta hari ini juga 13 jalan di Jakarta tidak bisa dilalui oleh masyarakat.

Banjir Jakarta sudah menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi  bagi masyarakat. Untuk itu kami meminta pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan masalah lingkungan dan banjir Jakarta dan sekitarnya. Keputusan ambil alih penanganan banjir ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir Jakarta 2020.

Jakarta, 1 Januari 2020