Banyak Calon Terjerat Korupsi, Masyarakat Diminta Teliti Sebelum Memilih

Jakarta, Inako – 

Sederetan kasus OTT mewarnai proses Pilkada Serentak 2018 di sejumlah daerah. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun ini saja, setidaknya sudah 14 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Sebagian besar kepala daerah yang terjerak kasus korupsi, menurut catatan ICW, terkait dengan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perizinan. Sebab lain yakni soal proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan lainnya.

Masih menurut ICW, kuat dugaan, korupsi itu dilakukan dalam kaitan mendapatkan modal untuk kontestasi Pilkada Serentak 2018. 

Mereka yang terjerat KPK, ada yang menjadi calon kepala daerah dan ada pula yang keluarganya menjadi peserta pilkada.

Meski sebagian telah ditetapkan sebagai tersangka KPK, namun berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mereka yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada tidak bisa diganti atas alasan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, mereka masih berhak dipilih saat Pilkada nanti.

Karena ada calon yang sudah ditetapkan sebagai gtersangka korupsi, maka Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan mashyarakat agar bersikap hati-hati dan teliti sebelum menentukan pilihan besok.

Menurutnya, masyarakat perlu mempelajari karakter, integritas dan rekam jejak atau latar belakang calon, khususnya yang pernah dikaitkan dengan kasus korupsi.

"Pelajari janji-janji yang bersangkutan, apa realistis dan bakal seperti apa dia menyelesaikannya. Semakin banyak janji yang tidak realistis, apalagi main politik uang, maka harus semakin diwaspadai," kata Saut.

Berikut data calon kepala daerah dalam Pilkada 2018, yang terjerat kasus korupsi:

Menurut Saut, peradaban hukum suatu negara sangat ditentukan oleh masyarakatnya.

Sekalipun mantan napi korupsi berhak menyalonkan diri menjadi kepala daerah, menurut Saut masyarakat berhak tidak memilih calon tersebut karena meragukan integritasnya. Begitu pula dengan tersangka.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, siapa pun kepala daerah yang terpilih akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat di suatu daerah.

Maka, sangat penting bagi pemilih untuk benar-benar serius memilih calon kepala daerah. KPK menyarankan agar masyarakat memilih orang yang dapat dipercaya dan benar-benar peduli pada kepentingan publik.

"Bagaimana nasib suatu daerah lima tahun ke depan, itu akan ditentukan melalui pilkada. Bagi KPK, integritas adalah syarat yang utama," kata Febri.