Bappenas Bantah Pemerintah Intervensi Data BPS

Jakarta, Inako

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah adanya intervensi pemerintah terhadap data-data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bambang menjelaskan, BPS memang berada dalam binaan kementerian yang dia pimpin saat ini. Namun independensi BPS terjaga dan dipagari oleh Undang-Undang, seperti UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Itu sama sekali tidak benar, mereka punya UU yang menunjukkan independensi mereka. BPS kebetulan langsung di bawah binaan saya sebagai Menteri PPN. Sebagai pembinanya kita tidak pernah melakukan intervensi, menitip apapun, jadi sama sekali tidak benar," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Bambang, kredibilitas dari sebuah lembaga statistik memang tergantung dari independensinya. Hal itulah yang mendasari terbitnya UU tersebut.

Dia mengungkapkan, pemerintah baik itu menteri maupun presiden baru mengetahui hasil data statistik BPS satu jam sebelum diumumkan melalui konferensi pers.

"Dari presiden sampai menteri terkait itu pun baru tahu satu jam sebelum press conference. Jadi sama sekali tidak ada unsur rekayasa atau intervensi," tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjawab tudingan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang dikutip oleh satu media yang menyatakan bahwa pemerintah mengontrol data yang dikeluarkan BPS, khususnya data terkait kemiskinan dan pengangguran.