Bawaslu Gelar Mediasi PBB-KPU Terkait Sengketa Bacaleg

Jakarta, Inako
Sengketa antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait bakal calon legislatif belum berakhir. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk melakukan mediasi. Hari ini Bawaslu melakukan media yang kedua.
"Hari ini rencana jam 10.00 WIB, mediasi kedua," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dikonfirmasi, Selasa (31/7/2018).
Sebelumnya, mediasi telah dilakukan PBB dan KPU. Namun mediasi tersebut gagal. Afif mengatakan Bawaslu memberikan kesempatan tahapan mediasi dalam sengketa sebanyak dua kali. "Kesempatan mediasi 2 kali, dan hari ini kami lakukan lagi," jelasnya.
Jika mediasi gagal lagi, maka sengketa akan masuk pada sidang ajudikasi. Hal ini sesuai dengan proses tahapan penyelesaian sengketa.
"Jika kedua pihak tak bersepakat maka proses akan dilanjutkan pada ajudikasi," tutur Afif.
Sebelumnya, mediasi pertama berjalan buntu. Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menyebut KPU tidak profesional. Alasannya, komisioner KPU tidak dapat menunjukkan surat kuasa dan surat tugas menjalankan mediasi.
"Sebelum mediasi dimulai kami tanya, KPU kan anggotanya 7 orang, yang hadir dua orang, dua orang ini bisa nggak mengambil keputusan. Dia bilang kami ditunjuk oleh komisioner yang lain. Kalau ditunjuk mana surat tugasnya, kami hadir dengan surat kuasa DPP PBB, mana surat kuasa KPU dan surat tugasnya," kata Yusril (30/7).
"Ini kan kita memasuki persidangan dengan yang lain kalau kalian tidak mempunyai surat kuasa dan surat tugas, jadi kalian siapa. Kita menganggap KPU bekerja tidak profesional," sambungnya.
KPU kemudian menjawab tudingan Yusril. Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan pihaknya tidak memerlukan surat kuasa dalam mediasi.
KOMENTAR