BPN dan BPS Perlu Laku Sikronisasi Data Luas Sawah di Indonesia

Jakarta, Inako

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menetapkan lahan baku sawah Indonesia mengalami penyusutan di sejumlah daerah.

Berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.339/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas baku sawah Indonesia 7,79 juta ha, sementara data Sensus Pertanian BPS 2016 sebesar 8,19 juta ha, atau berkurang 1,08 juta ha.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Pertanian Universitas Trilogi, Muhamad Karim menilai data luas baku sawah yang dikeluarkan Kementerian ATR dan BPN terbaru tahun 2018 ini tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan masalah dalam pembangunan pertanian dan petani serta dapat membuka peluang impor yang terus menerus. 

Sebab, kata dia, luas baku sawah di beberapa daerah yang terjadi peningkatan, justru didata mengalami penyusutan. Sebaliknya, daerah yang sudah jelas menyusut lahan sawahnya malah tercatat naik.

"Jadi menurut saya, terjadinya perbedaan data luas sawah versi BPN dan Sensus Pertanian 2016 seharusnya perlu disinkronkan dahulu supaya tidak menimbulkan salah persepsi dan berimbas bagi kebijakan pembangunan pertanian serta petani itu sendiri. Sebab, ini akan menjadi polemik yang tidak tuntas karena adanya perbedaan interpretasi," ujar Karim dalam keterangan tertulis, Rabu (12/12/2018).

Selain itu, lanjut Karim, harus dijelaskan pula bagaimana metode pengukuran versi BPN sehingga ada perbedaan hingga mencapai lebih dari 1 juta hektare. Sebab, kata dia, dengan metode yang berbeda, hasilnya pun beda. 

Ia menyarankan agar ada klarifikasi data dari daerah tentang luas area yang sebenarnya. Sehingga ada koordinasi dan sinergitas sehingga dan tidak menimbulkan beragam interpretasi.

"Beberapa provinsi dan kabupaten luas baku sawahnya tercatat turun. Hamparan sawah yang faktanya di ada desa justru tidak didata BPN. Ini berakibat buruk kepada petani di lokasi itu karena tidak mendapat subsidi pupuk, bantuan benih dan alat mesin pertanian. Mereka akan resah bahkan bisa komplain demo karena tidak adil gara-gara salah pendataan," tegasnya.

Beberapa daerah yang menurut Karim luas sawahnya tercatat turun yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan 22 provinsi lainnya. Berdasarkan Sensus Pertanian 2016, luas baku sawah Sumatera Selatan sebesar 615.184 ha, sementara berdasarkan perhitungan data BPN 2018 hanya 387.237 ha, sehingga terdapat selisih 227.947 atau turun 37,05%. 

Demikian juga Sumatera Utara dinyatakan turun menjadi 245.953 ha. Padahal luas baku sawah di provinsi ini berdasarkan Sensus Pertanian 2016 oleh BPS sebesar 428.961 ha dan berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara No.520/12249 tanggal 29 November 2018 tentang hasil validasi luas baku sawah kabupaten/kota sebesar 397.947 ha.

"Lahan baku sawah dikatakan menyusut ini tentu tidak masuk akal. Penurunan luas baku sawah cukup tinggi, sehingga nanti banyak petani yang biasanya mendapat bantuan, nanti malah tidak mendapat bantuan akibat data ini. Data luas panen, luas tanam dan produksi yang sebenarnya pun menjadi berkurang, sehingga nanti berdampak pada kebijakan yang menginginkan Indonesia terus impor. Ini berbahaya, jelas mengancam kedaulatan pangan dan ketahanan negara," sebutnya.

Hal senada juga diungkap Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Syafrudin. Ia menegatakan data luas baku sawah 2018 yang dikeluarkan BPN melenceng dari fakta di lapangan, bahkan bertentangan dengan data BPS.

Berdasarkan data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (SP BPS) 2016, luas baku sawah di Kabupaten OKI sebesar 115.639 ha. Sementara data ATR/BPN, luas baku sawah hanya 53.795 ha. Dari data ini terdapat perbedaan yang signifikan yakni luas baku sawah berkurang sebesar 61.844 ha.

"Kami sudah mengajukan data klarifikasi, luas baku sawah 129.083 ha sehingga perbedaan dengan angka SP BPS 2016, seharusnya ada penambahan luas baku sawah 13.444 ha. Angka ini didapat dari penambahan luas lahan cetak sawah 2016 dan 2017 seluas 15.933 ha dikurangi dengan alih fungsi lahan dari 2014 hingga 2018 sebesar 2.549 ha," ujarnya.

Lebih lanjut Syafrudin menyebutkan berdasarkan data BPN 2018, terdapat beberapa kecamatan yang dinyatakan luas baku sawahnya tidak ada sama sekali (nol) yakni kecamatan Sungai Menang, Tulung Selapan, Cengal, Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam. Kemudian terdapat kecamatan yang luas baku sawahnya dinyatakan sangat kecil sekali dibanding kenyataan yakni Lempuing Jaya dan Pampangan.

"Setelah kami melakukan pengecekan atau verifikasi di lapangan bersama pihak BPS Kabupaten OKI, BPN Kabupaten OKI dan Kementerian Pertanian, hasilnya BPN merevisi luas lahan sawah di Kecamatan Tulung Selapan menjadi 697 ha, Tanjung Lubuk 3.659 ha dan Teluk Gelam 1.429 ha," sebutnya. 

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten OKI, luas sawah baku di Kecamatan Sungai Menang seharusnya 7.483 ha, Cengal 9.312 ha, Tulung Selapan 4.443 ha, Tanjung Lubuk 13.010 ha, Teluk Gelam 2.787 ha. Begitu pun luas baku sawah di Lempuing Jaya seharusnya 11.412 ha dan Pampangan 11.070 ha. Data yang diperoleh BPS pun bersumber dari dinas pertanian yaitu penyuluh. 

Oleh karena itu, Syafrudin menegaskan data lahan baku sawah yang dirilis ART/BPN ini berdampak pada petani karena terkoreksinya luas tanam, luas panen dan produksi sehingga menimbulkan wacana impor beras. 

"Jika menggunakan data luas baku sawah BPN, dampak ini pasti terjadi. Petani yang selama ini mendapat bantuan dan pendampingan dari pemerintah, nantinya tidak lagi. Beras impor pun masuk, petani semakin terpuruk kondisinya," tandasnya.