BPN Prabowo Sebut Tahu Aktor di Balik Tabloid Indonesia Barokah

Jakarta, Inako

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengetahui sosok di balik penerbitan tabloid Indonesia Barokah. Hal itu diketahui melalui penyelidikan yang dilakukan tim teknologi informasi BPN terhadap situs indonesiabarokah.com.

"Teman yang ahli IT sudah mencari di website indonesiabarokah.com dan didapatkan satu nama yang kita kenal juga sebenarnya secara personal," kata Direktorat Media dan Komunikasi BPN, Imelda Sari di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).

Imelda enggan memberi tahu sosok di balik tabloid Indonesia Barokah tersebut. Dia mengatakan biar tim advokasi BPN yang akan menjelaskan hal tersebut.

BPN, kata dia, juga sudah meminta laporan dari daerah terkait penyebaran tabloid tersebut. Dia mengklaim pihaknya telah melakukan audiensi dengan Dewan Pers untuk meminta saran mengenai status jurnalistik tabloid. Hasilnya, kata dia, Dewan Pers menyatakan tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan pihaknya belum menyimpulkan status jurnalistik Indonesia Barokah. "Masih proses," katanya.

Imelda mengatakan karena Dewan Pers telah menyatakan tabloid itu bukan produk pers, maka pihaknya bisa langsung melaporkan ke polisi. Dia mengatakan BPN tengah mengumpulkan bukti dari lapangan soal ke mana saja tabloid itu tersebar sebelum melaporkannya secara resmi ke kepolisian.

TKN Jokowi-Ma'ruf bantah

Sementara Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding membantah kubu petahana terlibat dalam pembuatan tabloid Indonesia Barokah tersebut. Kendati begitu, Karding melihat, isi dari tabloid tersebut bukan mengandung fitnah.

"Kami pertama tidak mengerti siapa yang menerbitkan tabloid Barokah dan setelah kami baca isinya sebenarnya semua yang disampaikan itu fakta. Jadi menurut saya hak teman-teman BPN kalau mau melaporkan itu ke Bawaslu," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Sementara itu, Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, meminta penyebaran tabloid tidak dilarang. Sebab, Bawaslu menyatakan tabloid itu tidak berunsur kampanye.

"Justru itu ajakan positif agar masyarakat jangan terpengaruh hoaks, fitnah, dan berita yang memecah belah karena adanya politisasi SARA. Biarkan saja itu menjadi bagian dari edukasi politik agar masyarakat jangan dibohongi dengan hoaks, fitnah, dan kebencian," tegas Ace.