Bumi Resources Siap Bangun PLTU di Ibu Kota Baru

Jakarta, Inako

Emiten tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana membangun pembangkit listrik baru, sejalan dengan pemindahan Ibu Kota baru RI ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary BUMI, mengatakan Kalimantan Timur akan membutuhkan lebih banyak energi setelah ibu kota pindah dari Jakarta.

Simak video Ina Tv dan jangan lupa klik "subscribe and like" menuju Indonesia Maju.

"Kami dapat memasok batu bara ke pembangkit listrik atau bahkan membangun pembangkit listrik untuk mereka," ujar Dileep, Jumat (30/8/2019).

Anak usaha BUMI, PT Kaltim Prima Coal (KPC) memiliki tambang batu bara di daerah Sangatta, berjarak 170 kilometer (km) dari Samarinda atau sekitar 260 km dari wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota baru. KPC merupakan tambang batu bara dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data PT PLN, KPC sebenarnya pernah mengajukan minat membangun pembangkit listrik swasta alias independent power producer. KPC berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang dengan kapasitas 2 X 200 megawatt (MW).

Selain itu, KPC juga telah memiliki PLTU Tanjung Bara dengan kapasitas 3x18 MW atau 64 MW. Dibangun sejak Oktober 2011, proyek ini menelan investasi hingga US$ 150 juta. 

Dari total kapasitas 64 MW, 30 MW digunakan untuk kebutuhan listrik di lingkungan KPC  dan 34 MW selebihnya merupakan excess power di mana 18 MW di antaranya telah berkontrak atau diperjualbelikan kepada PLN. Harga jual listrik dari PLTU Tanjung Bara ke PLN tersebut sebesar Rp 855/kWh.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pernyataan khusus kepada media terkait pemindahan Ibu Kota. Bersama Wapres JK dan para menteri terkait, Jokowi mengungkapkan lokasi Ibu Kota akan berada di Kaltim.

"Hasil kajian menyimpulkan lokasi Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ini akan memakan biaya Rp 466 triliun. Jokowi juga mengatakan, untuk membiayai pemindahan ibu kota ini sebesar 19% akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).