Corona dan Skenario Undur Pilkada 2020 (Surat terbuka untuk Mendagri)

Oleh.  : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat.
 

Indramayu, Inako

Hingga saat ini belum ada pernyataan Mendagri dan pejabat terkait lainnya tentang kemungkinan skenario undur pilkada dari jadwal serentak September tahun 2020,.misalnya ke bulan April atau selambat lambatnya bulan Juni tahun 2021 pasca status darurat bencana ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan surat keputusan kepala BNPB no. 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak 29 Pebruari hingga 29 Mei 2020.

Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konperensi persnya jum at (20 maret 2020) lebih maju langkah langkah antisipasinya dari sisi skenario ekonomi terburuk hingga enam bulan ke depan dibanding sisi politik leading sektor Mendagri. Menteri keuangan telah membuat ruang payung hukum  realokasi dana APBN dan APBD hingga dana desa untuk prioritas pencegahan penyebaran wabah pandemik covid 19 serta insentif ekonomi untuk daya tahan Usaha Kecil  dan Menengah (UMKM) di tengah dera dahsyat wabah virus corona.

Wabah pandemik covid 19 yang diduga bermula dari kota Wuhan China menyebar dahsyat ke sejumlah negara hingga melakukan kebijakan lockdown (karantina wilayah) seperti Italia, Inggris dan lain lain,  penghentian liga liga utama Eropa, pengunduran jadwal Piala Eropa dari bulan Juni tahun 2020  kemungkinan ke bulan April 2021, penutupan permohonan visa umroh dan penundaan pembayaran fasilitas haji Indonesia oleh otoritas negara Saudi Arabia adalah gambaran betapa mudah dan dahsyat daya jangkau virus covid 19.

Presiden Jokowi telah mengambil langkah social distancing, jaga jarak kontak interaksi sosial dengan kebijakan antara lain belajar, bekerja dan beribadah di rumah karena trend meningkatnya kasus warga mudah terpapar virus corona yang tidak mengenal status sosial termasuk kasus positif terjangkitnya virus corona Budi Karya Sumadi,  menteri perhubungan, Arya Bima,  Walikota Bogor dan keluarga Tjahjo Kumolo,  menteri pendayagunaan aparatur dan birokrasi (Menpan RB).

Kebijakan ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) yang mengundurkan acara Munas dan konbesnya, Muhamadiyah yang mengundurkan kegiatan Muktamarnya, bahkan sholat jum at  diliburkan hingga tiga pekan ke depan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk bagian bagi kearifan masyarakat untuk membantu ikhtiar pemerintah dalam pencegahan sebaran virus corona dengan selalu jaga kontak interaksi (social distancing)

Tulisan ini selain bersifat publish secara umum juga intensi untuk surat terbuka kepada pemerintah khususnya kepada Mendagri, leading sektor pemerintahan daeeah dan politik dalam negeri untuk  membuka kemungkinan opsi mendesain skenario terburuk tunda pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, hingga misalnya bulan April atau selambat lambatnya bulan Juni 2021 dengan memprediksi secara terukur effect pandemik virus corona dengan gambaran gambaran di sektor lain di atas sebagai turunan dari kebijakan social distancing Presiden.

Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota  pelaksanaannya harus benar benar dalam kondisi zero pandemik virus covid 19 yang sangat mudah daya tularnya melalui.interaksi sosial. Sulit kita bayangkan bagaimana menjaga jarak kontak sosial di antara rapat rapat partai, lalu lintas pergerakan tim sukses, kerumunan massal kampanye rapat umum dan lain lain dalam proses.pilkada yang melibatkan jutaan orang di 270 daerah kecuali mengambil resiko makin meluasnya pandemik covid 19 di negara kita.

Kita sepakat pilkada serentak tahun 2020 adalah proses politik konstitusional yang harus kita hormati bersama. Tapi perlu dipikirkan waktu pelaksanaannya di tengah pandemik covid 19 yang mewabah di negara kita. Prinsip kaidah fiqhiyah dar ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masholih, yakni mendahulukan pencegahan(wabah virus covid 19)  jauh lebih penting dari manfaat (pilkada serentak 2020) yang dapat diundur pelaksanaannya saat darurat bencana.

Semoga Mendagri beserta jajaran terkait dapat mengambil opsi terbaik dalam proses pelaksanaan pilkada serentak tahun2020. Insyallah seluruh rakyat Indonesia akan mendukungnya di tengah wabah covid 19 yang telah ditetaplan BNPB sebaga darurat bencana nasional dan menjadi keprihatinan kita semua. 

Semoga bermanfaat.