Dana Pengelolaan Hutan di Aceh Sangat Minim

Banda Aceh, Inako –
Dana pengelolaan hutan di Provinsi Aceh dinilai sangat minim karena hanya sebesar Rp 50 per hektar.
Hal itu terungkap dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, beberapa waktu lalu.
"Kami pernah menghitung pada tahun anggaran 2016 lalu didapat bahwa dana pengelolaan hutan di Aceh hanya 50 rupiah per hektarnya," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Saminuddin B Tou di Banda Aceh, Selasa (27/2/2018).
Saminuddin menyebutkan, dana pengelolaan hutan yang dihitung tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) maupun APBN. Dana yang dihitung tersebut dialokasikan dalam belanja publik kehutanan.
Setelah total belanja publik dihitung, kemudian dibagi 3,5 juta hektare luas hutan Aceh, maka didapat total biaya pengelolaan kawasan hutan hanya Rp 50 juta, kata Saminuddin.
"Biaya Rp 50 per hektare tersebut sudah termasuk untuk pengawasan dan pencegahan penebangan liar, pembinaan, sosialisasi, termasuk pengelolaan hutan seperti pengadaan pupuk, pengolahan tanah maupun lainnya," kata Saminuddin.
Kendati biaya hanya Rp 50 per hektare, lanjut dia, tidak menurunkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan kehutanan. Terutama pengawasan dan pencegahan penebangan liar.
"Kami juga berupaya mengusulkan agar biaya pengelolaan kawasan hutan yang dialokasikan dalam belanja publik meningkat, baik yang bersumber dari APBA maupun APBN," kata Saminuddin B Tou.

KOMENTAR