Darmin Langsung Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi Sebagai Respon Pidato Jokowi

Jakarta, Inako

Menko Perekonomian Darmin Nasutiaon  memanggil Kelompok kerja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja III), juga Kelompok kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV),  Senin (15/7) ke kantornya. Ia ingin melakukan evaluasi beberapa paket ekonomi  yang sudah dikerjakan pemerintah beberapa waktu lalu. 

“Dengan Pokja III adalah evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan usulan, tapi usulan tadi belum sempat dibahas. Dengan Pokja IV membahas kasus-kasus yang muncul dalam pelaksanaan investasi,” terang Darmin usai rakor tersebut.

Menurut Darmin, berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan ternyata permasalahan izin investasi menjadi sorotan. Utamanya, terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Ia mengatakan ada dua masalah pokok yang membuat pelaksanaan OSS belum optimal. Pertama, terkait kementerian dan lembaga yang belum membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Padahal, NSPK merupakan pedoman yang benar-benar menjadi pegangan daerah dalam memperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua, permasalahan juga ada di tingkat pemerintah daerah (pemda), yaitu terkait pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada dasarnya, seluruh perizinan di daerah mestinya bermuara di PTSP sehingga mempermudah proses integrasi dan sinkronisasi perizinan dengan OSS yang ada di tingkat pusat.

“Tapi nyatanya belum (PTSP), sehingga waktu OSS menghubungi pemda yaitu ke PTSP, mereka belum bisa menjawab,” kata Darmin.

Oleh karena itu, pemerintah tengah memikirkan langkah-langkah solusi agar seluruh perizinan di daerah diserahkan ke PTSP sebagaimana mestinya. Namun, Darmin belum menjelaskan seperti apa persisnya solusi itu.

Selain itu, berdasarkan evaluasi Pokja IV, Darmin mengaku, terdapat sejumlah kasus yang muncul dalam pelaksanaan investasi selama ini. “Ada laporan ke satgas kita dan memang ada kasus-kasus yang cukup besar,” ungkapnya. Namun, Darmin lagi-lagi enggan menyebutkan kasus macam apa yang dimaksud itu.