Darmin Sebut Regulasi Omnibus Law Tinggal Teken Presiden

Jakarta, Inako

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui pembahasan omnibus law dengan instansi terkait sudah memasuki tahap final. Pihaknya masih akan melakukan rapat untuk proses finalisasi.

“Secara substansi sudah selesai dan tinggal ada rapat sekali maksimum dua kali. Nanti akan kami ajukan ke presiden dan kemudian DPR," kata Darmin kepada wartawan dalam acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Darmin, seluruh pembahasan dan proses identifikasi terhadap 72 Undang-Undang yang dinilai memberatkan telah selesai. Setelah omnibus law disahkan, seluruh kewenangan terkait perizinan investasi akan diberikan oleh presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres). Hal tersebut membuat instansi lain seperti kementerian, DPR, dan pemerintah daerah tidak lagi memiliki wewenang dalam mengatur hal tersebut.

Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan omnibus law untuk 72 aturan yang menghambat regulasi dan akan dipangkas selama 1 bulan.