Diplomasi Airbus Dorong Prancis Tolak Boikot CPO RI

Jakarta, Inako

Angin segar kembagi berhembus bagi industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia. Prancis menyatakan penolakan memboikot CPO asal RI, pada Kamis (29/11/2018).

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menteri Muda pada Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Baptiste Lemoyne.  Ia mengatakan langkah memboikot bukan hal yang tepat dilakukan. 

Dia menuturkan yang terpenting adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang berkelanjutan untuk melawan deforestasi. 

"Kami menyambut semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti moratorium, dan mempromosikan sertifikasi pada minyak sawit berkelanjutan," ujarnya. 

"LSM atau anggota parlemen terkadang mengusulkan amandemen untuk menghapuskan/melarang minyak sawit. Tapi kami pikir itu bukan cara yang benar. Cara yang benar adalah meningkatkan langkah untuk mencapai sertifikasi hijau," kata Lemoyne.

Apakah pernyataan terbaru dari Prancis ini terkait dengan apa yang pernah dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal Airbus, yang merupakan merek pesawat asal Negara Mode itu?

Seperti diketahui, isu kerusakan lingkungan atau deforestasi menjadi pertimbangan Uni Eropa untuk membatasi penggunaan biofuel berbasis CPO. 

Saat ini keputusan UE adalah tidak melarang biofuel berbasis CPO hingga 2030, dari rencana sebelumnya pada 2021. 

Sebelum keputusan terbaru itu keluar, JK dan Luhut pernah mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Airbus.

JK pernah mengingatkan Uni Eropa agar tidak berlaku diskriminatif terhadap CPO RI. Dia menegaskan selama ini Indonesia mendukung pertumbuhan industri di Eropa. 

"Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu jangan perlakukan diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi," jelasnya di Kantor Wapres, Rabu (11/4/2018). 

Sementara itu, Luhut mengatakan RI bisa saja memilih Boeing asal AS jika Eropa melarang CPO.

"Saya katakan ke delegasi Parlemen Eropa kalau kelas menengah kami saat ini 55 juta dan tumbuh terus, ke depannya kami butuh sekitar 1.200 pesawat terbang senilai US$ 26 miliar. Kami bisa alihkan kerjasama dari Airbus ke yang lain [kalau sawit kami diganggu]," ungkap Luhut di kantornya, Jumat (11/5/2018).