Diplomasi Berperan Dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Jakarta, Inako

Diplomasi dapat memainkan peran penting dalam mengupayakan kesinambungan keamanan pangan Indonesia. Namun peran diplomasi yang mungkin paling efektif adalah untuk memitigasi munculnya risiko yang dapat mengancam ketersediaan dan keterjangkauan harga-harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. James Jordan Guild, Adjunct Fellow dari lembaga think-tank internasional  S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) pada Forum Diskusi mengenai Keamanan Pangan yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (22/11).

BACA JUGA: Intervensi Oligarki Telah Memporak-porandakan Demokrasi

Sementara itu pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) selama ini berusaha memastikan kelancaran pasokan bahan-bahan pangan ke seluruh wilayah Indonesia dengan mensubsidi biaya pengangkutan bahan-bahan pangan tersebut melalui laut.

Menurut Prof. Dr. Ir. Risfaheri, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas, ketika berbicara di forum yang sama, hal tersebut dikarenakan jumlah sentra produksi pangan di seluruh Nusantara belum merata.

Ia mengatakan bahwa jumlah sentra produksi pangan di kawasan Timur jauh lebih sedikit daripada jumlah di Kawasan Barat Indonesia. Bapanas merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden serta tugas utamanya adalah sebagai regulator terkait penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya Bapanas bernama Badan Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu unit kerja Kementerian Pertanian.

BACA JUGA: Yenny Wahid: Pastinya Saya Akan Pilih Pemimpin yang Dekat dengan Gus Dur

Di awal Forum Diskusi, Kepala BKSLN, Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan bahwa keamanan pangan merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian semua pihak, karena pangan merupakan kebutuhan primer manusia.

Dalam kaitan ini, etersediaannya dan keterjangkauan harga-harganya adalah hal-hal penting yang perlu dijamin oleh pemerintah. Sejauh ini, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan, seperti beras, gandum, kedelai, gula, dan daging sapi potong. Indonesia tidak lagi menjadi net exporter pangan dunia.

Untuk mengamankan kepentingan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan impornya, diplomasi merupakan hal yang esensial. Forum diskusi tersebut diselenggarakan guna mencari cara-cara diplomasi yang efektif untuk mengamankan ketersediaan pangan Indonesia.

BACA JUGA: Ganjar Bertekat Perluas Hilirisasi ke Sektor Perkebunan dan Kelautan

Moderator sesi pertama forum diskusi, Tjoki Aprianda Siregar, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa keamanan pangan merupakan salah satu elemen dari keamanan manusia menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selain keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan, keamanan politik, keamanan individu, dan keamanan komunitas. Meski demikian, menurutnya masih ada lagi elemen penting yang tidak dimasukkan oleh PBB, yakni keamanan energi dan keamanan air bersih.

Tjoki Aprianda Siregar menambahkan bahwa indeks keamanan pangan Indonesia menurut data Global Food Index (GFSI) pada tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dari 113 negara di dunia dengan skor 60,2. Menurut data tersebut, hal-hal yang menyebabkan masih tidak terlalu meyakinkannya peringkat Indonesia karena rendahnya indeks pada aspek-aspek ketersediaan pangan, terjaganya kualitas pangan, dan adaptasi bahan pangan.

Menanggapi masih rendahnya indeks aspek-aspek ketersediaan, terjaganya kualitas, dan adaptasi pangan Indonesia tersebut, Tjoki mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada kegiatan Kamp Kepemimpinan Nasional Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tanggal 2 November 2023 di Makassar, bahwa pemerintah berencana akan meningkatkan penyediaan benih, pupuk, alat-lata dan mesin pertanian (alsinta), serta mendorong peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.