DPR Nilai Hasil Kajian Pemerintah Soal Pemindahan Ibu Kota Masih Kurang

Jakarta, Inako

DPR menilai hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kalitim) masih kurang lengkap terutama soal skema pembiayaan.

Anggaran dari APBN sebesar 19% dari total  perkiraan kebutuhan dana Rp 466 triliun  dianggap terlalu kecil. Karena itu sejumlah fraksi di dalam Pansus Pemindahan Ibu Kota  khawatir akan memberikan porsi yang terlalu besar untuk pembangunan ibu kota baru kepada pihak swasta.

"Ada yang menyampaikan bahwa ini terlalu kecil APBN cuma 19% kenapa porsinya seperti itu kenapa nggak dibesarkan karena ada kekhawatiran memberikan porsi kepada swasta yang besar sempat dipertanyakan kepada fraksi," ujar Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Seperti diketahui pemerintah telah membuat skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru dengan rincian: porsi APBN sebesar   Rp 88 triliun atau sekitar 19% dari Rp 466 triliun, kemudian dari swasta 26,2% atau sekitar 122 triliun, dan KPBU 54,6% atau Rp 254 triliun.