Global Wakaf ACT Bantu Warga Cegah Alihfungsikan Lahan

Blora, Inako

Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) mencegah warga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah melakukan alihfungsi lahan. Hal itu dilakukan lembaga itu dengan cara membangun Lumbung Pangan Wakaf (LPW) di Kecamatan itu guna menjaga lahan sawah lestari agar tidak dialihfungsikan.

"Wakaf pangan memang mencoba menjaga lahan agar tidak dialihfungsikan ke hal lain dengan jaminan status wakaf lahan," kata Direktur Program ACT Wahyu Novyan di sela-sela peresmian Lumbung Beras Wakaf (LBW) di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Rabu.

Wahyu menjelaskan, keberadaan LBW membutuhkan ketersediaan lahan dan hal itu hanya mungkin jika proses alihfungi lahan yang marak belakangan ini bisa dihentikan.

LBW, katanya, akan melakukan pembelian hasil panen di atas harga pasar sehingga lebih menguntungkan petani.

Selain membangun LBW, ACT juga akan melakukan pendampingan, mulai dari budi daya pertanian berupa standarisasi benih, pengolahan lahan, penanaman dan perawatan serta pengolahan pascapanen.

Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menambahkan keberadaan Lumbung Pangan Wakaf (LPW) binaan Global Wakaf-ACT yang diresmikan Rabu (4/11), sebagai ikhtiar menguatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Lumbung Beras Wakaf hadir menjawab permasalahan umat, yakni kemiskinan dan ketahanan pangan, yang selama ini menjadi masalah utama negeri ini, ditambah kondisi ekonomi negeri yang belum membaik, menjadikan sebagian masyarakat sulit dalam menopang kebutuhan hidup sehari-hari terutama terkait kebutuhan pangan.

“Lumbung Beras Wakaf menjadi salah satu program unggulan lembaga untuk menggerakkan kepedulian umat dalam mengatasi masalah pangan dari sisi hulu, didukung dengan kehadiran armada Humanity Rice Truck dan Humanity Food Truck untuk di sisi hilirnya," ujarnya.

Ia ingin terus mengedukasi masyarakat terkait sistem pengelolaan wakaf produktif bagi para petani guna meningkatkan perekonomian.

Saat ini, program telah dikelola oleh mayoritas para petani kecil yang ada di Desa Jipang karena mayoritas dari 2.200 penduduk merupakan buruh tani dengan kondisi jika waktu panen selesai, para buruh tani tidak memiliki pekerjaan lain.

Melalui program tersebut, para petani Desa Jipang tidak perlu lagi menjual gabah hasil panen ke tengkulak karena harga gabah pun ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus LPW dengan petani.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan dalam enam tahun terakhir (2013-2018) luas baku sawah secara nasional menyusut cukup signifikan, 8,32 persen atau sekitar 645 ribu hektare.

Sementara luas area cetak sawah baru pada 2014-2018 hanya sekitar 215 ribu hektare.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut luas lahan pada 2018 tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.