Gubernur Jatim Minta Kerja Sama Antardaerah untuk Tekan Biaya Logistik

Jakarta, Inako

Tingginya biaya logistik di Indonesia mendorong para pemimpin daerah meminta penguatan kerja sama antar-daerah guna menekan biaya logistik di tengah ketidakpastian global. 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan biaya logistik (logistic cost) antar-daerah di Indonesia, terutama untuk kontainer 20 feet, sangat mahal. Ironinya, biaya logistik antar-daerah di Indonesia ini lebih mahal ketimbang biaya logistik ke luar negeri. 

"Inilah mengapa pentingnya kerja sama antardaerah. Perbandingannya, biaya pengiriman Surabaya - Makassar Rp 20 juta, Surabaya - Singapura Rp 2,8 juta," kata Soekarwo dalam Talkshow Outlook Ekonomi 2019, Selasa (8/1/2019). 

Soekarwo yang akan habis masa jabatan pada 12 Februari 2019 ini menegaskan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sudah seyogyanya Indonesia bersyukur karena bisa melalui tahun 2018 dengan kondisi ekonomi yang cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang memang masih perlu menjadi, salah satunya terkait peningkatan industri dengan orientasi ekspor dan daya saing. 

Dalam kesempatan itu, Rosan P Roeslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bahkan menegaskan bahwa biaya logistik di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution juga tidak menampik bahwa eskpor tahun 2018 belum cukup baik. 

"Kinerja tidak terlalu baik itu ekspor. Itu sebabnya hari ini kita pilih tema daya saing dan ekspor. Kita perlu menjawab persoalan ini [ekspor], kalau Anda lihat pertumbuhan ekonomi kita pilar utamanya itu ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Kalau semua baik, maka pertumbuhan ekonomi pasti baik." 

Tahun ini, katanya, pemerintah akan konsisten menjalankan sejumlah kebijakan dan program strategis pendukung industri dan ekspor, serta untuk meningkatkan daya saing, baik jangka menengah-panjang, maupun jangka pendek. 

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah masih terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. Tahun lalu ada 46 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah selesai dengan total investasi senilai Rp 159 triliun. "Tentu ini semua mengambil peran dalam membentuk daya saing. Tapi itu daya saing dari supply side." 

Adapun untuk jangka pendek, pemerintah memiliki lima kebijakan utama. Tiga di antaranya yakni, Online Single Submission (OSS) yang memudahkan urusan perizinan usaha, fasilitas insentif perpajakan, seperti Tax Holiday, serta program vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Dua lainnya, yakni penyederhanaan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan pemilihan komoditas ekspor unggulan.’’