H.Yance dan Penyelamatan Partai Golkar

Indramayu, Inako 

Membincangkan Partai Golkar Indramayu tanpa menyebut  H. Yance sama artinya seperti seminar tanpa “keynote speacker”. Begitu penting dan dominannya figur H. Yance dalam konstelasi dan dinamika Partai Golkar serta konstelasi politik lokal Indramayu sehingga dalam kasus yang menjerat Ketua DPD Partai Golkar sekaligus sebagai Bupati Indramayu dalam OTT KPK pun seakan tidak sempurna atau bahkan dalam pandangan dan asumsi publik Indramayu bahwa tidak mungkin H. Yance “tidak terlibat” dalam pusaran kasus tersebut. Hal ini terlepas soal benar dan salah asumsi publik tersebut, terkait keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung karena tergantung pada pembuktian dan pengembangan kasusnya oleh KPK.  

Bahwa ternyata asumsi publik itu terkonfirmasi dengan diperiksanya H. Yance oleh KPK pada hari Kamis 23 Januari 2020 (detikNews/ berita : KPK Periksa Eks Bupati Indramayu Yance Terkait Kasus Suap Supendi). Sebelumnya telah pula disebut namanya dan nama istrinya yang juga mantan Bupati Indramayu oleh keterangan saksi dalam persidangan Terdakwa Carsa ES. (PikiranRakya.com, 15 Januari 2020). 

Perbincangan tentang Partai Golkar dan Pilkada Indramayu semakin “seru” dengan diperiksanya H. Yance oleh KPK.  “Seru” dalam perbincangan di luar entitas Golkar, menjadi berita viral dan bahan buly-an habis-habisan, di satu sisi, diam seribu bahasa di kalangan internal Golkar dan tiarapnya para birokrat di sisi lain. Dengan kondisi seperti ini, maka elit Golkar Indramayu akan menapaki jalan gelap dan berkelok dalam upaya penyelamatan “marwah” partai Golkar Indramayu secara kelembagaan dan mempersiapkan kader partai yang akan dimajukan sebagai bakal calon bupati dalam kontestasi Pilkada 2020. 

Penyelamatan “marwah” partai secara kelembagaan telah direspon secara cepat oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat dengan mengirimkan personil Pengurus DPD PG Jawa Barat sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Indramayu.  Secara  administratif hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, akan tetapi fakta di lapangan menjadi tidak efektif  karena tidak akseptable dan adanya resistensi oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Indramayu. Salah satu faktor penolakan penunjukkan Plt. Ketua DPD sangat mungkin karena tidak dikomunikasikan dan tanpa kordinasi dengan H. Yance. Penyelamatan “marwah” partai secara kelembagaan beririsan dan berhimpitan secara bersamaan dengan mempersiapkan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam konstestasi Pilkada tahun ini. Jalan penyelamatan akan semakin berkelok dan gelap manakala H. Yance dan elit Partai Golkar Indramayu terseret-seret dalam pusaran kasus OTT KPK dan H. Supendi mengajukan diri sebagai Justice Colaborator yang akan membuka “kotak Pandora” gurita korupsi di Pemerintahan Kabupaten Indramayu. 

Jalan terjal, berkelok dan gelap yang dihadapi oleh Partai Golkar Indramayu hari ini adalah efek turunan dari gejala umum yang terjadi dalam sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia yang telah menjadi kesepakatan dan dijalankan oleh negara ini. Dalam studi politik dan demokrasi gejala ini dapat dijelaskan sekurangnya dari dua hal, yaitu : 

pertama, tumbuhnya oligarki pada kelembagaan partai politik di Indonesia. Meminjam istilah yang disampaikan Azzumardi Azra ( Budaya Politik, 2018) bahwa oligarki terwujud ketika kebijakan dan keputusan partai hanya ditentukan elite politik puncaknya. Gejala ini biasa disebut polito-cracy– kekuasaan politik ditentukan segelintir politisi. Oligarki ini kian menguat ketika parpol mengalami personifikasi dengan “orang kuat”. Bisa pendiri partai atau figur lain yang menjadi pemimpin partai karena kemampuan pendanaan atau karena faktor-faktor lainnya. Polito-cracy sangat mewarnai politik Indonesia—yang sekali lagi menjadikan demokrasi Indonesia sebagai flaw democracy. Fenomena ini juga terlihat dalam penetapan calon-calon yang bakal bertarung dalam pilkada. Kekuatan politik di luar oligarki politik—apalagi warga pemilih akar rumput—sama sekali tidak didengar aspirasinya. Walaupun saat ini para ketua umum partai dalam menentukan atau mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partainya menggunakan rezim survey sebagai basis argumennya. 

Kedua, Dominasi Para Demagog. Menyadur apa yang dikemukakan oleh  Moh. Mahfud MD (artikel pemikiran politik Mahfud MD , 2015). Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat, bahkan dengan kedudukan politiknya sering mengatas namakan rakyat untuk mengeruk keuntungan. Aristoteles mengatakan, demokrasi berbahaya karena pada kenyataannya (di Athena) banyak demagog yang bergentayangan dalam sistem demokrasi. Demagog-demagog itu kerapkali membawa essence demokrasi ke sistem diktatorial, bahkan tirani, meskipun pada permukaan atau formal-proseduralnya tetap  ”seolah-olah demokrasi. Lembaga-lembaga politik kita sekarang ini tampaknya lebih didominasi oleh para demagog yang biasanya tampil sebagai elite politik bukan karena
kapabilitasnya melainkan karena kolusi politik yang dibangunnya. Politik demagogi ini menyebabkan parpol dan lembaga politik lainnya menjadi sesat. Sebab dari sana, jabatan-jabatan politik dan kebijakan publik ditentukan melalui transaksi politik oligarkis.  

Pada konteks Indramayu, dua gejala tersebut di atas bukan hanya mirip dan sebangun tapi inhern dan melekat. Lantas apa yang harus dilakukan oleh para pengurus dan kader Partai Golkar yang masih mempunyai sisa idealismenya, berfungsi nalar akal sehatnya dan sedikit keberanian untuk berkata jujur dan apa adanya, dalam upaya menyelamatkan “marwah” Partai Golkar Indramayu dari jeratan gurita korupsi di Indramayu ? Dengan menggunakan  perspektif sosiologi agama, sekurangnya terdapat dua jalan lurus dan terang sebagai solusi yang bisa ditempuh, yaitu : 

Pertama, menumbuhkan kembali kesadaran personal yang timbul dari kesadaran transenden akan hakekat diri, sebagaimana yang diabadikan oleh Tuhan dalam Firman Kitab Sucinya orang Islam, tentang munajatnya Nabi Yunus Alaihissalam ketika berada di jalan kegelapan dalam perut ikan yang menelannya  : “ Tiada Tuhan selain Egkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya  kami termasuk orang-orang yang Dholim “ . ( laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu mindh-dholimin ). Kesadaran transenden ini penting untuk menjadi “wiridan” bagi kita dan bagi keluarga besar Partai Golkar Indramayu yang sedang dan  dalam situasi dan kondisi kegelapan ruhani indivudal para pengurusnya  dan sisi gelap kesadaran kolektifnya. 

Kedua, membangun kesadaran kolektif untuk berani berkata jujur dan benar walaupun harus menanggung resiko dan berani berkata “tidak” terhadap segala sesuatu yang tidak benar dan melanggar hukum walaupun itu perintah atasan. Dalam bahasa agama : “Qulil haq walau kaana murron “  katakan yang benar walaupun itu pahit. Dalam entitas politik bukanlah dikatakan loyalis sejati orang hanya berkata “siap” atau “ya” saja terhadap apapun perintah atasan atau perintah sang bos, tetapi loyalis sejati adalah para pembisik yang membisikkan kebenaran kepada pimpinan dan berkata “tidak” terhadap ketidakbenaran secara etik, moral dan hukum. 

Berbekal dua jalan lurus dan terang tersebut, sehingga langkah politik yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan marwah partai adalah: 

pertama, menyiapkan dan memilih Ketua DPD Partai Golkar Indramayu sebelum jadwal waktu pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati pada pilkada 2020, dalam mekanisme Musda normal ataupun Musdalub dari internal kader Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela secara etik, moral dan hukum  yang disingkat PDLT. Prasyarat ini pada awal reformasi (saat kepemimpinan Akbar Tanjung) menjadi standar kualifikasi bagi kader yang akan menempati atau ditugasi untuk semua jabatan di setiap tingkatan. Sebisa mungkin dapat dihindari unsur dinasti dan atau unsur oligarki.  

Kedua, menyiapkan dan mengajukan calon bupati (bukan calon wakil bupati) dari eksternal pengurus atau setidaknya kader yang rada jauh jangkauan dari potensi terseret atau terkait dengan pihak-pihak yang sudah tersebut namanya dalam pusaran kasus OTT KPK, tetapi masih ada ikatan emosional dan psikologisnya terhadap Partai Golkar dan yang selama ini sudah membuktikan dirinya berkhidmat turut serta memenangkan Partai Golkar Indramayu dalam setiap konstestasi Pemilu. Dibutuhkan figur yang memenuhi kualifikasi bersih dari kasus korupsi dan jauh dari potensi terserempet kasus OTT KPK, representasi simbol dan figur religius, representasi wilayah, dan bukan kader struktural partai  tetapi terkoneksi dengan H. Yance sebagai jalan moderat bagi semua pihak dan demi Kehormatan Partai Golkar  dan bagi rakyat Indramayu. 

Wallohu a’lam bisy-syowab. 
Semoga ada manfaatnya.