Hakim AS Batalkan Tuntutan Pidana Terhadap Boeing Terkait Kecelakaan 737 MAX 8

JAKARTA, INAKORAN

Seorang hakim AS membatalkan tuntutan pidana terhadap Boeing pada hari Kamis (6 November) atas kecelakaan fatal pesawat 737 MAX 8 miliknya sebagai bagian dari kesepakatan antara perusahaan dan jaksa penuntut.

Keputusan Hakim Reed O'Connor ini bermula dari kesepakatan pada 23 Mei antara Departemen Kehakiman (DoJ) dan produsen pesawat tersebut untuk menyelesaikan kasus dua kecelakaan yang mengakibatkan 346 korban jiwa .

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Boeing akan membayar US$1,1 miliar sebagai imbalan atas pembatalan tuduhan "konspirasi untuk menipu Amerika Serikat" atas tindakannya dalam sertifikasi MAX, menurut dokumen federal.

Jumlah tersebut mencakup denda US$244 juta, US$445 juta untuk dana kompensasi bagi keluarga korban, dan US$455 juta untuk memperkuat program keselamatan, kualitas, dan kepatuhan di Boeing.

Kesepakatan tersebut, sebuah "perjanjian non-penuntutan", menggagalkan persidangan pidana yang telah dijadwalkan pada bulan Juni di Fort Worth, Texas.

Perjanjian tersebut menyelesaikan kasus tersebut tanpa mengharuskan Boeing mengaku bersalah atas penipuan dalam sertifikasi MAX.

Hukuman pidana dapat membahayakan kemampuan Boeing untuk mendapatkan kontrak dengan pemerintah AS, pelanggan utama bisnis kedirgantaraan dan pertahanannya.

Boeing menyatakan "sangat menyesal" atas kecelakaan pesawat Lion Air di Indonesia pada tahun 2018 yang menewaskan 189 orang dan kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines pada tahun 2019 yang menewaskan 157 orang .

Boeing menyalahkan desain Sistem Augmentasi Karakteristik Manuver (MCAS), sebuah sistem penanganan penerbangan yang tidak berfungsi.

"Kami berkomitmen untuk menghormati kewajiban perjanjian kami dengan Departemen Kehakiman. Kami juga berkomitmen untuk melanjutkan upaya signifikan yang telah kami lakukan sebagai perusahaan untuk memperkuat program keselamatan, kualitas, dan kepatuhan kami," kata Boeing dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.