Ikagi Tuding Zaenal Mutaqin Manfaatkan Persoalan di Garuda untuk Raih Kepentingan Pribadi

Jakarta, Inako

Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi), mengecam keras tindakan oknum awak kabin Indonesia yang memanfaatkan persoalan di PT Garuda Indonesia terutama Direktur Utamanya yang baru saja dipecat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua Ikagi Achmad Haeruman. “Kami mengecam keras kepada oknum-oknum yang muncul untuk memanfaatkan keuntungan dan kesempatan di balik permasalahan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero)Tbk. Terlebih adanya ketua organisasi yang tidak pernah diakui secara legal dan formal di dalam perusahaan. Dan kami mencurigai adanya indikasi konspirasi terstruktur yang dilakukan oleh oknum tersebut guna memperburuk keadaan dan reputasi perusahaan,” kata Achmad Haeruman kepada wartawan, Minggu (8/12/2019).

Menurut Achmad, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hanya memiliki tiga Serikat Pekerja (SP), yaitu, pertama, Asosiasi Pilot Garuda dipimpin oleh Captain Bintang H. Kedua, Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) yang diketuai oleh Ahmad Irfan Nasution. Ketiga, Ikagi, yang diketuai oleh Achmad Haeruman.

Oleh karena itu, Zaenal Mutaqin yang mengaku sebagai Ketua Umum Ikagi, tegas Achmad, bukan bukan Ketua Umum Ikagi, tetapi hanya sebagai  Ketua Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia, yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 3 Mei 2016.

“Ikagi yang diketuai oleh Achmad Haeruman telah secara resmi bergabung di dalam Sekretariat Bersama (Sekber) yang beranggotakan APG, Sekarga, Ikagi,” kata dia.

Menurut Achmad, Zaenal Mutaqin mendaftarkan organisasi awak kabin sebagai organisasi perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu berarti  ia membuat organisasi awak Kabin Garuda Indonesia sebagai Ormas yang berbadan hukum sebagaimana dijelaskan UU 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Ini kan melanggar UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” kata dia.

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Ormas menyebutkan, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 10 UU Ormas menyebutkan, pertama, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Kedua, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 11 UU Ormas menyebutkan, pertama, Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk, perkumpulan atau yayasan. Kedua, Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan berbasis anggota.

Pasal 12 Ayat (2) UU Ormas menyebutkan, pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasai Manusia, Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Ormas menyebutkan, persyaratan perkumpulan salah satunya memiliki : NPWP atas nama perkumpulan Pasal 21 UU Ormas menyebutkan kewajiban Ormas ada 6 dan di sini tidak ada kewajibannya membuat Perjanjan Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha.

“Jadi Ormas berbadan hukum disebut Perkumpulan yang didirikan berbasis anggota dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM wajib memiliki NPWP,” kata dia.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia dengan Akta 40 tanggal 26 April 2016, Pendirian Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia disahkan tanggal 3 Mei 2015 oleh Kemkumham dengan No : AHU 0052886.AH.01.07.2016.

Dengan mengacu pada aturannya, Achmad  mengatakan, bahwa dirinya dan dan teman-temannya yang tergabung dalam Ikagi tidak bertanggung jawab atas kata-kata yang kurang baik di bunga papan yang telah dikirimkan untuk Bapak Menteri BUMN pada tanggal 5 dan 6 Desember 2019 yang mengatasnamakan Ikagi.

Selain itu, ia dan teman-temannya tidak bertanggung jawab atas kegiatan konferensi atau keterangan apa pun yang telah dilakukan melalui beberapa media cetak dan elektronik yang telah disampaikan oleh Zaenal Mutaqin.

“Yang bersangkutan tidak pernah menyebutkan bahwa yang merupakan Ketua Perkumpulan Awak Kabin Garuda yang belum pernah dilaporkan kepada managemen PT Garuda Indonesia. Di dalam melakukan semua kegiatannya Zaenal selalu mengatasnamakan Ketua Ikagi,” kata dia.

Achmad menegaskan, sampai saat ini Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia belum pernah diakui di dalam lingkungan PT. Garuda Indonesia. Ia juga menyayangkan Zaenal yang kadang mengaku sebagai Ketua Ikagi namun terkadang mengaku Ketua Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia.

Achmad menegaskan, karena Zaenal mengklaim sebagai Ketua Ikaga, maka ia dan teman-temannya yang tergabung dalam Ikagi telah melaporkan Zaenal ke Polda Metro Jaya. “Kami berharap, Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan kami,” kata dia.

Terkait pertanyaan apakah benar Zaenal Mutaqin bukan Ketua Ikagi tetapi Ketua Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia, Zaenal hanya menjawab singkat, silahkan proses secara hukum. Zaenal juga tidak menjelaskan lebih jauh soal pernyataan yang tindakannya yang memanfaatkan kemelut di Garuda Indonesia untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Sejumlah sumber di PT Garuda Indonesia menyebutkan bahwa Ikagi merupakan Serikat Pekerja yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 30 Desember 2002, dengan bukti bukti pencatatan 238/I/P/XII/2002.

Sedangkan Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia pertama kali adalah Akta 40 tanggal 26 April 2016, dan pendirian Perkumpulan Awak Kabin Garuda Indonesia disahkan tanggal 3 Mei 2015 oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan NO : AHU 0052886.AH.01.07.2016.

Bukan Serikat Pekerja

Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, mengatakan, Serikat Pekerja tidak bisa merangkap menjadi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bernama perkumpulan. “Oleh karena itu, Ikagi yang dipimpin Zaenal merupakan Ikagi ilegal alias abal-abal,” kata dia.

Timboel mengatakan, sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat bahwa Serikat Pekerja (SP) bukan organisasi yang berbadan hukum dan hanya dicatatkan di dinas ketenagakerjaan atau suku dinas ketenagakerjaan setempat.

Bunyi Pasal 18 ayat (1) UU tersebut adalah “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”.

Oleh karena itu, Timboel mendukung kalau Zaenal dilaporkan ke Polda Metro Jaya. “Saya mendukung proses secara hukum," kata dia.