Indonesia akan Bicara Asuransi Bencana di Pertemuan IMF-WB

Sifi Masdi

Tuesday, 02-10-2018 | 20:15 pm

MDN
Menteri Keuangan Sri Mulyani [ist]

 

"Pemerintah Indonesia  akan membicarakan asuransi bencana dalam pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia." 

 

Jakarta, Inako

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan internasional IMF-World Bank (WB) di Bali.

Hal itu juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) pada rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden.

"Kita membuat laporan mengenai persiapan penyelenggaraan IMF-WB pada Oktober di Bali, seperti dilaporkan saat ini logistik pada tahap selesai," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah tamu tang hadir dalam acara internasional tersebu sekitar 23.000 orang yang merupakan pejabat negara hingga pengusaha.

Dia bilang, dalam acara internasional itu juga pemerintah Indonesia akan membahas program asuransi bencana, program ini juga bisa dimanfaatkan oleh negara yang rawan akan bencana.

"Oleh karena itu salah satu topik mengenai disaster management baik itu dalam bentuk dialog maupun inisiatif pendanaan dan bagaimana koordinasi di level negara maupun support internasional termasuk dalam hal ini pengenalan instrumen asuransi akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas di annual meeting ini," jelas dia.

Program asuransi bencana juga secara tidak langsung bisa meminimalisir penggunaan APBN sebagai modal pembangunan ulang aset-aset pemerintah yang terdampak bencana. 

Program asuransi bencana ini, kata Sri Mulyani, berlaku pada 2019 mendatang.

"Kita akan menerbitkan asuransi di 2019, Kemenkeu sudah bicara dengan pelaku industri asuransi, kami akan coba matangkan ini," jelas dia.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, banyak program yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali. Pemerintah Indonesia sendiri mengusulkan ada dua isu besar yang akan dibahas, yakni pengembangan kualitas SDM dan perkembangan digital ekonomi.
 

 

KOMENTAR