Indonesia Merajut Negara Kleptokrasi atau Negara yang diurus oleh para Pencuri

Jakarta, INAKORAN

Budaya penyalah gunaan kekuasaan dan kecenderungan transmisi budaya korupsi akan berdampak pada penderitaan rakyat yang berkepanjangan, khususnya situasi dan kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini, ujar Dr Bambang, Akademisi Kriminologi dan Hukum Universitas Nasional Jakarta kepada Inakoran.com Senin (7/12/2020)

BACA:  

Doa dari 20 Koruptor dikabul Tuhan lewat Pengurangan Hukuman dari MA

Pukulan ekonomi yang mendera  masyarakat berpenghasilan sedang dari koherensi wabah covid19, tidak menyurutkan niat para pengambil kebijakan memanfaatkan kesempatan untuk hedonisme pribadi.

Dengan gaji  yang cukup ditambah fasilitas jabatan yang dibayar negara semestinya seorang menteri sudah cukup mewah, menikmati hidupnya sehingga mencatut hak rakyat tidaklah perlu.

Upah minimum para pekerja hanya DKI yang tertinggi pada kisaran empat jutaan perbulan. Upah buruh di provinsi tetangga berada di bawahnya meski demikian Indonesia terklaster sebagai negara berpendapatan menengah atas (Upper-middle income) demikian maklumat Bank Dunia pada Juli 2020.

Sementara gaji pejabat negara katakanlah menteri  puluhan juta ditambah dana taktis berjumlah ratusan juta per bulan kendaraan mewah dan rumah mewah. Dengan menikmati fasilitas itu tidak menahan niat pejabat negara untuk melakukan Mark-up hak rakyat meski dalam pandemi sekalipun.

Siapa pun KPK nya Indonesia terus merajut budaya mencuri  lalu mentransmisi dengan saksama dari waktu ke waktu, tandas Bambang yang juga dikenal sebagai penulis buku Culture of Abuse of Power  itu.

Bambang Slamet Riyadi,  mengatakan, masifnya praktik korupsi diakibatkan oleh maraknya pemburu rente kekuasaan yang bermoral koruptif. Dalam hal ini, kata Bambang, negara Indonesia saat ini tidak lebih dari negara para pencuri atau kleptokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020).

Dua minggu kemudian atau pada hari Minggu (6/12/2020) dinihari Mensos Juliari P Batubara ditetapkan tersangka oleh KPK dari pengembangan OTT terhadap pejabat pembuat Komitmen terkait bansos untuk orang miskin akibat pukulan ekonomi dari wabah covid19.

Dua menteri yang telah menyalah gunakan kewenangan lanjut Bambang, mencerminkan budaya korupsi di lembaga negara telah terbentuk hingga dahulukala dan kapan budaya ini berhenti? gugat Bambang. 

Solusi Redam Laju Negara Kleptokrasi

Mengharapkan KPK bekerja sendirian dalam mengurangi praktik korupsi di tanah air tidaklah  cukup tandas Bambang. 

"Solusi nya, seluruh komponen anak bangsa mengkampanyekan budaya malu terhadap penyimpangan sosial dalam hal ini tindakan abuse of power yang merugikan orang banyak atau negara" tegasnya.

Bambang juga berharap kebangkitan masyarakat sipil untuk melawan praktik korupsi dan jika diabaikan dalam jangka panjang Indonesia akan benar-benar karam oleh praktik jahat ini, tutupnya.