Ini Kata Para Analis Terkait Pengangkatan Mantan Militer Untuk Posisi Menag

Jakarta, Inako

Banyak kalangan terkejut saat Presiden Joko Widodo mengumumkan nama menteri yang menduduki posisi Menteri Agama. Pasalnya, selama ini, posisi itu selalu diisi oleh figur yang berasal dari ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, atau parpol berbasis Islam seperti PPP.

Namun, kali ini pos itu itu justru ditempati Fachrul Razi yang merupakan pensiunan militer. Sontak masyarakatpun berkomentar, bahkan sejumlah kiai di daerah mengajukan protes kepada PBNU atas pengankatan Fachrul.

Menanggapi protes tersebut, sejumlah analis menilai bahwa Presiden Jokow Widodo pasti memiliki alasan khusus saat menempatkan seseorang dalam suatu kementerian tertentu. Fakta memang memperlihatkan bahwa di dalam Kabinet Indonesia Maju kali ini, Jokowi mengangkat beberapa pensiuan militer dan kepolisian, untuk posisi tertentu, khususnya Menag.

Menurut para analis politik, alasan yang sangat gamblang tentu saja terkait dengan semakin berkembangnya intoleransi dan paham radikalisme di tanah air.

Karena itu pula, dalam penyusunan kabinet barunya, Jokowi banyak menempatkan kalangan berlatar belakang militer, termasuk di dalamnya kepolisian, dan salah satunya Menteri Agama Fachrul Razi yang merupakan pensiunan militer.

"Salah satu tantangan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin adalah soal intoleransi dan radikalisme, dan Presiden Jokowi lebih memilih hard approach dalam menangani kasus radikalisme di Indonesia. Karena itu Jokowi memasukkan banyak pensiunan militer masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Agama," ujar CEO & Founder Alvara Research Center Hasanuddin Ali, di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dikatakan Hasanuddin, target pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang ditekankan Jokowi akan terpenuhi jika kondisi stabilitas Indonesia terjaga. Dari komposisi kabinet yang ada, kata Hasanuddin, sangat terlihat bahwa Jokowi lebih menitiberatkan pada pembangunan ekonomi, dimana komposisi menteri ekonomi yang terdiri dari kombinasi menteri berpengalaman dan muda.

"Ini menunjukkan Presiden Jokowi menginginkan adanya akselerasi pembangunan ekonomi secepat mungkin," tutur Hasanuddin.