Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Posisi Utang Pemerintah

Jakarta, Inako

Beban pembayaran utang 2018 merupakan akumulasi dari utang yang dibuat pada periode sebelum tahun 2015, sehingga tidak fair, jika utang itu dianggap terjadi pada pemerintah Joko Widodo (Jokowi) saat ini saja.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein. H. Siahaan. "Jadi, makanya kalau kita bicara seolah-olah utang jatuh tempo segini jadi beban administrasi sekarang, itu enggak fair. Itu dari semua pemerintahan sebelumnya begitu dan secara konstitusi sudah disahkan melalui Undang-Undang APBN. Jadi, apa yang ada sekarang itu taken for granted, diterima sama-sama untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera," ujar Scenaider, Kamis (23/8)

Ia menambahkan untuk mengurangi utang ada dua pilihan yaitu, apakah belanja dikurangi dan menyesuaikan dengan penerimaannya atau belanjanya dipotong dan disesuaikan dengan penerimaan yang bisa membuat surplus.

Namun hal itu juga bisa disiasati dengan belanja yang tetap fokus untuk yang penting, karena penerimaan hanya bisa memenuhi sebagian belanja, dan sisanya dipenuhi dari utang.

Menurut Scenaider,  utang yang ada sekarang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah seperti, infrastruktur, kesehatan, dan sumber daya manusia.

"Logikanya kalau belanja engga ada, utang enggak ada. Adapun utang sekarang efek dari belanja tadi. Belanja terjadi karena kebutuhan, kebutuhan untuk membangun Indonesia," ujarnya.

Dirinya juga bilang perkiraan porsi untuk utang dalam rupiah masih sebesar 60 % sampai akhir tahun. Karena dinilai angka tersebut masih aman terhadap PDB yang secara umum utang yang dilakukan tersebut adalah untuk meng-cover semua belanja pemerintah yang cenderung produktif.

Tidak hanya itu target defisit yang ditentukan oleh pemerintah tiap tahunnya adalah maksimal 3% defisit, untuk negara berkembang.