Ini Tanggapan PKS Ketika GP Ansor Sebut  #2019GantiPresiden Gerakan Banci

Jakarta, Inako

Deklarasi #2019GantiPresiden mengalami penolakan di beberapa tempat, seperti di Pekanbaru dan Surabaya dalam sepekan terakhir ini.  Penolakan itu dilakukan karena deklarasi #2019GantiPresiden cenderung provokatif dan menciptakan keterbelahan di masyarakat.

Melihat fenomena penolakan itu, Ketum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai gerakan politik dari orang-orang yang frustasi. Bahkan ia menyebut deklarasi #2019GantiPresiden sebagai gerakan banci.  Pernyataan itu dikeluarkan menyusul adanya pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya dan Pekanbaru.

Lalu bagaimana respons PKS yang menginisiasi lahirnya gerakan itu? "Dalam negara demokrasi setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya selama tidak melanggar konstitusi," kata Ketua Komisi Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Ahmad Yani, Minggu (26/8/2018).

PKS juga tak merespon berlebihan soal pernyataan tersebut. Namun mereka meminta aparat bersikap adil jika ada pertikaian dalam penolakan gerakan itu.

"Negara kita adalah negara hukum dan hukum harus ditegakkan. PKS meminta pada pihak aparat keamanan untuk memberikan perlakuan yang adil dan sama terhadap semua warga negara. Hukum harus ditegakkan," ujarnya.

Terkait maraknya penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memperdebatkan apakah gerakan #2019GantiPresiden konstitusional atau tidak, makar atau bukan. Dia menyerahkan soal tersebut kepada pakar dan ahli hukum apakah gerakan tersebut makar atau tidak.

"Tapi dalam pandangan saya, gerakan #2019GantiPresiden ini gerakan banci. Nggak jelas kelaminnya. Mau diganti dengan apa? Kalau presiden diganti presiden, kan sudah jelas, siapa lawan petahana sekarang. Kenapa nggak sekalian saja, #2019PresidennyaPrabowo, misalnya. Jangan-jangan memang agenda lain yang diselipkan dalam gerakan tersebut," tandas Gus Yaqut.