Istana Minta Masyarakat Lakukan Judical Review UU KPK di MK

Jakarta, Inako

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta masyarakat yang menolak revisi UU KPK untuk melakukan judicial review atau uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita selalu mengatakan bahwa setelah revisi undang-undang, setelah diketok, kemudian diundangkan, dikasih nomor, kemudian diberlakukan, bahwa ada pihak-pihak yang mengajukan judicial review menurut Bang Ali inilah yang harus kita tempuh dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia," kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (14/10/2019) malam.

Ngabalin menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan koreksi terkait beberapa pasal yang saat itu disusun DPR. Masukan itu, kata dia, bersifat memperkuat KPK.

"Kenapa? Karena DPR melihat kemudian beberapa masukan dari pemerintah dari Bapak Presiden bahwa KPK ini harus diperkuat. Tapi ada pihak yang menganggap KPK akan diperlemah dengan pasal dan ayat yang ada, monggo, silakan kita bertarung di Mahkamah Konstitusi," jelas Ngabalin.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa memberi deadline pada 14 Oktober kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Deadline itu diberikan para mahasiswa saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).