Jika Presiden Tegas, Polemik Penundaan Pemilu akan Selesai

Jakarta, Inako

Polemik dan wacana penundaan pemilu masih beredar luas dan liar di tengah masyarakat. Sejumlah pakar menilai, polemik itu akan selesai jika Presiden Jokowi dengan tegas menolak.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan tegas terkait penolakan terhadap wacana penundaan pemilu 2024. Pernyataan Jokowi tidak tegas, sangat normatif, dan multitafsir.

"Belum kita dengar pernyataan Presiden, bahwa yang setuju dengan penundaan itu adalah mereka yang menampar, mencari muka, dan menjerumuskan presiden," kata Adi, Selasa (15/3/2022).

"Kita belum mendengar itu. Statement-nya masih normatif, mengayun ke kanan-kiri, penuh multitafsir, bahkan tafsir-tafsir liar. Jika presiden tegas seperti menolak 3 periode, sudah akan selesai ini," ungkapnya.

Wacana penundaan yang tengah beredar luas ini berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Bila Jokowi memutuskan untuk tetap diam, atau sekurang-kurangnya tidak mengeluarkan sikap tegas, itu berarti dia tengah membiarkan munculnya potensi ketidakstabilan politik.

Ketidakstabilan itu akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi. Situasi politik yang serba tidak menentu membuat para investor merasa tidak nyaman untuk berinvestasi.

"Investor dari luar tentu tidak nyaman karena memang serba tak menentu keadaan politik kita, karena berpotensi ada gejolak politik lebih besar ke depan," jelas Adi.