Jokowi Desak Lembaga Milik Negara Belanja Produk UMKM

Jakarta, Inako

Untuk mengakselerasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Presiden Joko Widodo mendesak kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara hingga pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja produk UMKM.

Jokowi menyebut masih banyak kementerian dan lembaga yang membeli produk impor. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan berencana memberikan sanksi kepada Lembaga-lembaga yang dalam alokasi dananya tidak mencantumkan anggaran belanja produk UMKM.

Sanksi itu, antara lain, mulai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU). Presiden pun menegaskan tidak ragu untuk mengganti pimpinan di kementerian/lembaga dan BUMN jika tidak melaksanakan arahan soal pemberdayaan UMKM ini.

Menurut Jokowi, UMKM akan bangkit bila pemerintah dan warga negara memiliki minat membeli produk-produk dalam negeri. Sejauh ini, pemerintah telah memberi perhatian besar pada akselerasi UMKM, di antaranya dengan memberikan stimulus dari program belanja barang dan jasa pemerintah serta BUMN hingga mencapai Rp400 triliun pada 2022.

Ada tiga faktor yang turut memperngaruhi perkembangan UMKM yakni pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari tiga faktor tersebut, Presiden mengharapkan stimulus bagi pelaku UMKM, sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.