Jokowi Diminta  Hindari Kepentingan Politik Dalam Menerbitkan Perppu KPK

Jakarta, Inako

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak terlalu mengakomodasi kepentingan partai politik dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait KPK. Permintaan itu muncul setelah Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan melakukan kalkulasi terutama dari sisi politik terkait Perppu itu.

"Akan kita kalkulasi, akan kita hitung, akan kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," ujar Presiden Jokowi saat  bertemu dengan para tokoh nasional Kamis lalu.

Rencana Jokowi untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK memang mendapat  sambutan hangat. Meski demikian, Jokowi ditantang agar tak terlalu memikirkan aspek politik sebelum menerbitkan Perppu KPK.

"Menurut saya, dengan pernyataan sebelumnya bahwa Jokowi tidak ada beban lagi bagi memimpin pemerintahan di periode kedua, mestinya itu dikonkretkan atau ditunjukkan dalam pengambilan keputusan pada level kekuasaan pemerintah. Aspek politik sesungguhnya kan Jokowi sudah banyak mengakomodasi berbagai macam kepentingan dan keinginan politik di DPR dalam beberapa produk legislasi dan undang-undang yang sudah disahkan," kata Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Sabtu (28/9/2019).

Seperti diketahui Jokowi sempat enggan menanggapi desakan mahasiswa untuk meneribtkan Perppu  KPK. Namun belakangan Jokowi berubah sikap setelah bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Romo Magnis Suseno, Mahfud Md, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Anita Wahid dan Christine Hakim. Jokowi mengaku akan mempertimbangkan usul soal penerbitan Perppu.