Jokowi Jelaskan Pernyataan tentang Tak Adanya Konflik Agraria Terkait Konteks Pembebasan Lahan

Jakarta, Inako

Capres Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pernyataannya soal tidak ada konflik berarti dalam pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir. Jokowi mengatakan, konteks yang dia maksud adalah terkait pembebasan lahan. 

"Konteksnya adalah pembebasan lahan untuk infrastruktur. Kita tahu kan banyak infrastruktur berhenti 8 tahun, ada yang berhenti 26 tahun karena apa? Pembebasan tanah yang terhambat," ujar Jokowi di Kabupaten Pandeglan, Banten, Senin (18/2/2019).

Jokowi mengatakan pernyataannya merujuk pada tidak adanya konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir ini. Bukan, tidak adanya konflik agraria selama dia memimpin. 

"Kalau konflik agraria sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik pasti ada. Di semua provinsi pasti ada," katanya. 

"Kuncinya kenapa sertifikat kita percepat karena status hak hukum atas tanah menjadi jelas. Kalau jelas, konflik-konflik sengketa lahan menjadi akan berkurang dan tidak ada. Konteksnya ke sana. jangan dilarikan ke mana-mana," imbuh Jokowi. 

Dia pun meminta semua pihak untuk tak salah mengartikan maksud pernyataannya tersebut. 

"Konteksnya tolong jangan dibolak-balik sehingga kelihatannya kita ini nggak menguasai masalah, ndak lah. Kita ngerti konflik agraria, kita ke provinsi ada, kita kemarin ke Bengkulu ada," ujarnya.

Pernyataan soal tidak adanya konflik dalam pembangunan infrastruktur itu sebelumnya dilontarkan Jokowi dalam debat kedua. Jokowi menegaskan tidak ada konflik pembebasan lahan selama 4 tahun terakhir.

Pernyataan itu kemudian disorot oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. BPN menilai pernyataan Jokowi yang mengatakan tak ada konflik agraria di masyarakat dinilai bohong.

"Tadi kan disebutkan Pak Jokowi tidak ada satupun konflik agraria, padahal konflik agraria di era Jokowi 41 orang tewas dan 546 dianiaya. Jadi kebohongan ini dilakukan secara telanjang. Ini tentu tak baik untuk publik," ungkap koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak usai debat kedua di The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.