Kaum Radikal Harus Dilihat Cara Berpikir dan Tindakan, Bukanya Hanya Tampilan Fisik

Sifi Masdi

Friday, 19-07-2019 | 11:48 am

MDN
Kepala  BNPT Komjen Suhardi Alius [instagram]

Jakarta, Inako

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan radikalisme tak bisa hanya dilihat dari penampilan fisik seseorang tapi pemikiran yang diperlihatkan lewat sikap dan perbuatan.

Dia menyebut empat kriteria seseorang terpapar radikalisme yakni intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, dan penyebaran takfiri atau mengkafir-kafirkan orang lain.

"Saya sudah tuliskan di buku dan hingga kini belum ada yang membantah rumusan tersebut," kata Suhardi.

Terkait kiprah BNPT dalam membendung paham radikalisme, dia menyebut lembaganya sudah banyak dilibatkan dalam seleksi pemilihan calon rektor perguruan tinggi, direksi BUMN, hingga seleksi calon pimpinan KPK. Ia dan para deputi dan ahli di BNPT juga terus berkeliling kampus dan lembaga pendidikan untuk berdialog dengan mereka.

Bahkan Kementerian BUMN pernah secara khusus memintanya berbicara di hadapan ratusan direksi untuk memberikan pemahaman terkait isu radikalisme dan terorisme. Khusus kepada direktur SDM BUMN, ia mengingatkan agar betul-betul memilih pegawai yang moderat.

Dalam hal ini, Suhardi juga meminta para direktur SDM itu memperhatikan betul tempat-tempat ibadah di lingkungannya. "Saya minta ambil alih pengelolaan tempat ibadah dan mengganti dengan figur-figur yang moderat," ujar alumnus Akademi Kepolisian Angkatan 1985 itu.

Untuk diketahui, Staf Khusus Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Arief Tugiman pada pertengahan November 2018 pernah mengungkapkan, sebanyak 41 dari 100 masjid di beberapa kementerian hingga BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Rinciannya, 11 masjid di Kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN.

Pada bagian lain, Suhardi yang pernah menjadi Kepala Bareskrim Polri mengungkapkan soal pro dan kontra pemulangan WNI eks ISIS yang kini berada di Suriah. Bila isu ini tidak ditangani dengan ekstra hati-hati, dikhawatirkan akan menjadi problem baru di tanah air.

Karena itu, jajaran Kementrian Polhukam di bawah kendali Jenderal (Purn) Wiranto, tengah menggodok skenario dan strategi terbaik menangani isu tersebut.

"BNPT menjadi leading sector-nya, tapi soal kapan dan teknis bagaimana masih digodog. Belum diputuskan," kata Suhardi.

 

KOMENTAR