Kebijakan Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai Berlaku

Jakarta, Inako
Untuk mengamankan produk benang dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan beberapa aturan tarif diantaranya adalah
PMK 161/PMK.010/2019,
PMK 162/PMK.010/2019, dan
PMK 163/PMK.010/2019.
Beleid yang dikeluarkan adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam tiga peraturan menteri sekaligus dan berlaku mulai tanggal 9 November 2019.
Sementara itu, dalam PMK 162/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan BMTPS untuk produk kain yang diimpor mulai dari Rp1.318/meter hingga Rp9.521/meter serta tarif ad valorem berkisar 36,30% hingga 67,70%.
Tidak hanya itu, dalam PMK 163/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan juga mengenakan BMTPS terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor sebesar Rp41.083/Kg.
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa BMTPS tersebut diterapkan terhadap beberapa pos tarif dalam buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI).
TAG#tekstil
190215778
KOMENTAR