Jakarta, Inako

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor tidak diberlakukan kepada suruh komoditas atau dipukul rata.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tengah meninjau kembali 900 komoditas impor yang merupakan barang konsumsi.

"Jadi kita akan evaluasi per jenis produk, tidak dipukul rata," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Adriyanto kepada wartawan, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Peninjauan ulang 900 komoditas impor itu dilakukan dalam rangka membenahi transaksi berjalan yang masih defisit. Pemerintah ingin menghemat devisa demi menjaga nilai tukar rupiah stabil.

Adriyanto mengatakan, penyesuaian tarif PPh impor terhadap 900 komoditas impor yang lagi ditinjau pun belum sampai tahap final. Meskipun targetnya bisa rampung pada September tahun ini.

"Banyak pertimbangan, termasuk ketersediaan substitusi dalam negeri, potensi dampak terhadap inflasi," ungkap dia.

Sebelumnya, pengusaha meminta pemerintah berhati-hati menaikkan pajak penghasilan (PPh) impor. Alasannya kenaikan pajak ini bisa berpengaruh ke laju pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah harus selektif menerapkan kebijakan tersebut, tak boleh dipukul rata.