Kemenko Marves Jamin Implementasi Pemulihan Ekonomi Berbasis Laut yang Berkelanjutan di Indonesia

Glasgow, Inako

Kemenko Marves menjamim implementasi pemulihan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan di Indonesia. Jaminan itu disampaikan Kemenko Marves pada pertemuan Ocean Panel Leaders Meeting for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) di Glasgow - Skotlandia, pada hari Selasa (2/11/21).

Di forum tersebut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan Pemulihan Ekonomi Berbasis Laut yang Berkelanjutan di Indonesia.

Basilio hadir di Glasgow, Skotlandia mewakili Indonesia pada Ocean Panel Leader Meeting, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) dalam rangkaian agenda COP-26 UNFCCC.

HLP SOE merupakan forum yang diinisiasi oleh PM Norwegia pada tahun 2018 dengan 14 negara anggota, yakni: Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal dan Indonesia.

Pada pertemuan ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo ingatkan dua tantangan utama yang dihadapi saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya, sehingga perlu langkah strategis pemulihan yang konkrit untuk menanganinya.

“Pertama, kita harus percepat pemulihan ekonomi melalui ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, ini ada di Sustainable Ocean Plans hingga tahun 2025,” tutur Deputi Basilio.

Tantangan pemulihan ekonomi sungguh tidak mudah, ini sesuai perkiraan IMF, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurun dari -3% menjadi -4.9% di tahun 2020.

“Kita harus kerja keras dan perkuat kerjasama sehingga (ekonomi) negara anggota Ocean Panel bisa bangkit lebih cepat,” seru Deputi Basilio.

Deputi Basilio juga menyampaikan Indonesia siap memimpin wujudkan agenda strategis Ekonomi Laut Berkelanjutan. Hal ini jelas akan didukung para pemimpin dunia dalam agenda G20 yang akan datang pada tahun 2022 dan ASEAN pada tahun 2023 yang Indonesia akan jadi Pemimpin dan tuan rumah untuk kedua Organisasi prestisius tersebut.

“Kedua, kita harus perkuat kerjasama regional dan internasional,” lanjut Deputi Basilio.

Indonesia berkomitmen melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon melalui pendanaan untuk membangun pembangkit energi bersih.

“Kami kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, kolaborasi untuk terus mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara,” terangnya.

Menurut Deputi Basilio, penataan “transformasi” tentunya harus dilakukan hati-hati, terukur dan bertahap.

Deputi Basilio meyakini serangkaian tindakan prioritas untuk segera kurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berkontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut.

Terakhir, Deputi Basilio menilai Pertemuan Leaders tentang Ekonomi Laut Berkelanjutan ini menjadi momentum strategis dan peran penting untuk menguatkan kerja sama antar negara dan memperbaiki pemulihan ekonomi serta menjaga sustainabilitas laut sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya target #14.

“Deklarasi Statement by the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy di COP-26 tahun ini jelas memiliki nilai politis strategis. Pernyataan para Pemimpin dari 14 negara anggota SOE ini akan jadi kekuatan baru, harapan baru bagi pemulihan ekonomi dan ketahanan laut kita pasca COVID-19,” pungkas Deputi Basilio.