Kementerian PUPR Resmikan Rusunawa dan Air Bersih di Kab. Dharmasraya Sumatera Barat

Jakarta, Inako

Kabupaten Dharmasraya, di Provinsi Sumatera Barat terus mendapat perhatian dari Pemerintah melalui Kementerian PUPR dengan membangun rumah susun sewa (rusunawa)  dan penyediaan air bersih untuk masyarakat kabupaten tersebut.

baca juga: 

Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Dharmasraya, Menteri Basuki : Kelola dan Pelihara dengan Baik agar Masa Layan Lebih Panjang

Beijing Tidak Punya Alasan Untuk Menyetujui Kesepakatan Kotor Soal TikTok

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi oleh PUPR, digarap melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 13 lokasi senilai Rp 3,20 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 3 lokasi senilai Rp 1,56 miliar.

Kedua program ini telah memberikan manfaat bagi  8.209 warga Kecamatan Sungai Rumbai untuk Pamsimas dan bagi 150 KK warga Kecamatan Tiumang untuk Sanimas.

Kemudian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) khusus MBR sebanyak 42 unit di Sungai Rumbai, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak 1.505 unit yang tersebar di 8 kecamatan, dan pembangunan rumah khusus MBR di Sitiung sebanyak 52 unit dengan biaya Rp 6,19 miliar. 

Menteri Basuki menyampaikan akan menindaklanjuti survei dan investigasi terhadap usulan yang disampaikan Bupati Sutan Riska terkait pembangunan jalan akses dari Kabupaten Dharmasraya menuju Exit Tol Ruas Pekanbaru - Padang sepanjang 60 Km.

Selain itu juga dukungan terhadap usulan pembangunan taman (lansekap) dan pagar Masjid Agung Dharmasraya, serta pelebaran (dua lajur) Jalan Nasional perbatasan Provinsi Jambi dan Riau yang melintas Dharmasraya sepanjang 20 Km dari total panjang 64 Km. 

"Untuk pembangunan taman dan pagar Masjid Agung, saya minta Kepala BPPW Cipta Karya Sumbar untuk memrogramkan tahun 2021. Untuk jalan pendekat dari jembatan Pulai menuju Tol Pekan Baru-Padang, saya minta untuk dicek, kalau memang layak untuk dapat diprogramkan secara bertahap mulai 2021.

Ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi, setelah membangun jalan tol harus dihubungkan dengan kawasan produktif," tutur Menteri Basuki. 

Pembangunan Infrastruktur dan syarat Pertumbuhan ekonomi

Pembukaan jalan secara masif yang dilakukan pemerintah merupakan syarat utama untuk menggerakkan ekonomi kawasan dan khususnya Kabupaten Dharmasraya, Sumbar. 

Pemda Dharmasraya mengusulkan pembangunan dua lajur Jalan Nasional sepanjang 20 Km, karena itu Menteri Basuki  memerintahkan kepada Kepala BPJN III Wilayah Sumbar untuk meninjau langsung ke lapangan dan apabila  sangat dibutuhkan serta menjadi daya ungkit perkembangan ekonomi masyarakat untuk dapat diprogramkan kedepannya.

Menteri Basuki berpesan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga memiliki masa layanan yang lebih panjang.

Ucapan terimakasih dari Bupati Dharmasraya untuk Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR atas pembangunan infrastruktur di wilayahnya. 

Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan  Menteri  PUPR Basuki Hadimuljono atas pembangunan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR.

Dengan pembangunan infrastruktur yang baik dapat mendukung perkembangan Dharmasraya sebagai Kabupaten baru yang berdiri pada tahun 2004. 

Hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi. A.H, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai di Provinsi Sumatera Barat. (*)