Keren, Kota Mandiri Tanjung Selor Dibangun Dengan Dua Skema

Tanjung Selor, Inako

Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor Kalimantan Utara akan menggunakan dua skema. Kedua skema itu dimaksudkan untuk mempercepat realisasi rencana pembangunan di daerah yang bakal menjadi ibu kota negara itu.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa salah satu aspek yang bakal menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kota Baru Mandiri di Kaltara adalah perumahan.

Demikian terungkap saat digelar Focus Group Discussion (FGD), sebagai bagian penting dari percepatan action plan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan KBM di Tanjung Selor, beberapa waktu lalu.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Mohammad Yusuf Hariagung melalui Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Arbai menjelaskan, untuk penyediaan perumahan umum dan komersial di KBM Tanjung Selor, saat ini tim ahli dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial tengah melakukan perencanaan.

“Tim sedang melakukan pengukuran langsung pada lahan KBM Tanjung Selor yang rencananya dijadikan kawasan perumahan dan permukiman. Setelah dokumen perencanaan lengkap, nanti kami dorong untuk pelaksanaannya dengan melibatkan pihak pengembang,” ungkap Arbai, Direktur Rumah Umum dan Komersial Mohammad Yusuf Hariagung melalui Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Menurut Arbai, dua skema dimaksud adalah: Pertama, skema moderat yang mempertimbangkan daya tampung maksimal perumahan berdasarkan pertumbuhan dan proyeksi penduduk alami. Pada skema ini, diprediksi pada 2035 jumlah penduduk di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bakal mencapai 96.853 jiwa. Untuk itu, kebutuhan rumah bakal mencapai 24.213 atau ada tambahan kebutuhan rumah sebanyak 14.394 unit.

Kedua, skema optimis yang mempertimbangkan daya tampung maksimal perumahan berdasarkan klarifikasi perkotaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana Kota Tanjung Selor ditetapkan sebagai Kota Sedang.

“Sesuai arahan klasifikasi kota sedang, minimal mencapai 400 ribu jiwa. Sementara daya tampung maksimal pada kota sedang bisa mencapai 455.592 jiwa. Untuk itu, diperkirakan kebutuhan penyediaan rumah mencapai 104.079 unit bagi ASN dan umum,” tutupnya.

FGD yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara itu, turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR RI.

Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pada FGD tersebut diinformasikan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun rencana teknis penyedaian perumahan umum dan komersial untuk mendukung pengembangan KBM Tanjung Selor.

“Tentunya, Pemprov Kaltara menyambut baik rencana tersebut,” kata Irianto.