Ketika Jokowi Mengendalikan Oposisi

Jakarta, Inako
Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober yang akan datang, kelompok oposisi mulai merapat ke istana. Fenomena ini dinilai tak lepas dari kemampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonsolidasi seluruh partai politik jelang pelantikannya sebagai presiden di periode kedua.
Terkait dengan konsolidasi itu, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menilai Jokowi telah berhasil melakukan konsolidasi seluruh kekuatan parpol. Ia menyebut konsolidasi itu terbagi dalam dua formula, yakni power sharing di bidang legislatif dan power sharing di bidang eksekutif.
Simak video InaTv dan jangan lupa klik "subscribe dan like" menuju Indonesia maju.
"Untuk power sharing di legislatif terlihat jelas, dengan semua fraksi alias parpol mendapat posisi prestisius di wakil ketua MPR," kata RIco kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).
Selain itu, terangnya, dari sisi eksekutif, Jokowi terlihat menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh yang menjadi penantangnya di Pilpres 2019. Ini terlihat dari pertemuan yang dilakukan terpisah, seperti pertemuan Jokowi dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pertemuan Jokowi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Setelah pertemuan tersebut, Prabowo terus menggelar pertemuan dengan sejumlah parpol koalisi Jokowi.
"Simbol utama oposisi seperti Prabowo terlihat jelas masuk dalam skema bagi kuasa eksekutif. Ini berarti simbol utama oposisi juga sudah rontok. Lima tahun ke depan secara konfigurasi elite sepertinya terlihat lancar untuk Jokowi," kata Rico menganalisis.
Posisi Gerindra saat ini sebenarnya sangat strategis. Gerindra dipandang akan menjadi titik rebut untuk membangun koalisi jelang 2024.
Tetapi Rico mengingatkan bahwa pasca pelantikan presiden, kemungkinan sudah mulai terbentuk fragmen koalisi menuju persaingan 2024. Bulan madu koalisi penuh Jokowi diprediksi hanya akan bertahan tiga tahun.
"Semua yang pro Jokowi ini akan berakhir 3 tahun jelang 2024. Karena saat itu semua partai akan memikirkan nasibnya di Pileg 2024. Sandiaga sudah kembali ke Gerindra, Cak Imin sudah jelas akan maju, Puan Maharani ke pilpres dari PDIP, NasDem bisa saja melanjutkan wacana mendukung Anies Baswedan," ujar Rico.
KOMENTAR