Ketua DPR Sebut Sistem Politik Indonesia Punya Kekhasan

Jakarta, Inako

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sistem politik di Indonesia mempunyai kekhasan dibanding sistem politik di negara belahan dunia lainnya. Pasca Reformasi 1998, presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR RI. Indonesia beralih menggunakan sistem presidensial dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, terpisah dengan kekuasaan legislatif di parlemen.

"Sistem presidensial idealnya mempunyai dua kekuatan utama yang saling berhadapan. Sebagaimana terjadi di Amerika, Partai Republik berhadapan dengan Partai Demokrat. Di Indonesia, kombinasi sistem presidensial dengan kondisi multi partai di parlemen seperti saat ini menjadi wajah baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dunia. Tak ubahnya seperti sistem hybrid dalam sebuah kendaraan," ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Rapat Pleno Lembaga Pengkajian MPR RI, Gedung MPR RI Jakarta, Selasa (16/10/18).

Lembaga Pengkajian MPR RI beranggotakan 60 orang yang berasal dari berbagai tokoh dan pakar ketatanegaraan. Hadir dalam Rapat Pleno tersebut antara lain Arief Budimantan (Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional/KEIN), Hajroyanto Y Thohari (Wakil Ketua MPR periode 2009 - 2014), Andi Mattalata (Mantan Menteri Hukum dan HAM), Ali Masykur Musa (Mantan Anggota BPK RI), Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara), Valina Singka Subekti (Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia).

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, multi partai di parlemen yang dikombinasikan dengan presidensial tidak jarang menimbulkan resistensi terjadinya pemerintahan yang terbelah. Dimana calon pasangan presiden - wakil presiden yang memenangkan Pemilu bukan berasal dari koalisi partai politik yang menguasai parlemen. 

Menurutnya, sejarah membuktikan, Pilpres 2004 yang dimenangkan SBY - JK dan Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi - JK, bukan berasal dari koalisi partai politik yang menguasai parlemen.

"Untungnya di dua Pemilu tersebut, Partai Golkar selalu menjadi bandul yang menyeimbangkan kekuatan koalisi pemerintah untuk menghadapi koalisi oposisi di parlemen. Sehingga pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien. Hubungan pemerintah dan parlemen bisa terkendali," terang Bamsoet.