KH. Maman Imanulhaq dan Kementerian Agama

Oleh : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat
Dulu saat Pilpres 2019 tak terbayangkan oleh penulis, mungkin juga mayoritas ormas Islam, Menteri Agama yang ditunjuk Presiden Jokowi di periode kabinet keduanya berasal dari latar belakang purnawirawan Jenderal, yakni Jenderal (Purn) Fahrur Rozi. Tulisan ini tidak bertendensi mempersoalkan penunjukannya tapi meletakkan urgensi peran KH. Maman Imanul Haq dalam pola hubungan kerja dan tukar tambah dialogis dengan Kementerian Agama yang dipimpin Fahrur Rozi.
Meletakkan urgensi peran KH.Maman Imanulhaq dalam konteks Kementerian Agama di atas penting karena beberapa hal :
Pertama, KH. Maman Imanulhaq memasuki periode kedua sebagai anggota DPR RI komisi VIII, bermitra langsung dengan Kementerian Agama. Kompetensi dan pengalamannya tidak cukup dimaknai oleh Kementerian Agama sekedar pola hubungan kemitraan saja,lebih dari itu, diletakkan dalam konstruksi hubungan bersifat tukar tambah dialog mengenai persolan moderasi beragama dengan turunan program-programnya. Program perbaikan konten dan mutu pendidikan agama, pelayanan urusan haji, toleransi dan lain-lain harus diletakkan dalam kerangka di atas.
Kedua, rekam jejak pendidikannya nyaris sepenuhnya ditempuh di lembaga pendidikan pesantren dengan pegangan kokoh pada pola pendekatan moderat Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yakni Al muhafadloh 'ala Allah qodimish sholih wal akhdu bil jadidil.aslah, menjaga inftrastrukur sosial lama yang baiksekaligus akomudasi terhadap prakarsa-prakarsa baru yang lebih baik.
Di titik ini, beliau dapat ditarik peran-peran dialogisnya oleh Kementerian Agama dalam kerangka meletakkan posisi Kementrian Agama di titik moderat di antara kecenderungan radikalisme agama di satu pihak dan kecenderungan radikalisme sekuler di pihak lain.
Ketiga, KH.Maman Imanulhaq adalah News maker sumber berita yang akrab dengan media-media mainstream baik media elektronik maupun media cetak nasional dan lokal. Penguasaan konten agama dan kemampuan merumuskan narasinya adalah nilai lebih yang dapat berperan kritis dialogis dengan Kementerian Agama agar performa kebijakan dan pernyataan resmi (konferensi pers) Kementerian Agama tidak kontraproduktif di ruang publik.
Pernyataan Menteri Agama terkait celana cingkrang, radikalisme dan penghapusan konten "khilafah" dalam mata pelajaran agama, misalnya, adalah contoh komunikasi kontra produktif Kementerian Agama di ruang publik, antara lain, karena tidak dibangun dengan pemahaman yang memadai dan cara merumuskan konstruksi narasi yang tdak bermagnit berita di ruang publik.
Keempat, diluar kompetensi agamanya dan kemampuan merumuskan narasi di ruang publik yang sangat memadai, KH.Maman Imanulhaq tak diragukan lagi adalah satu dari sedikit tokoh penggiat anti korupsi. Performa Kemerterian Agama yang selama ini lekat dengan kasus-kasus korupsi seperti korupsi dana haji, cetak Al Qur'an, jual beli jabatan dan lain-lain dapat diangkat branding positifnya jika kementerian agama meletakkan peran beliau tidak sekedar anggota DPR RI, mitra kerjanya, lebih dari itu, sebagai "news maker" dan penggiat anti korupsi. Dua variabel penting untuk mitra kritis Kementerian Agama dalam memperbaiki performa Kementerian Agama.
Sebagai ilustrasi, misalnya, persiapan penerbangan haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB), Kertajati, Majalengka dan pembangunan embarkasi haji di Indramayu bukan saja penting melibatkan KH. Maman Imanulhaq secara intens dalam posisinya sebagai anggota DPR RI, mitra kerja Kementerian Agama, melainkan dalam konteks lokasinya (Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat) sangat akrab secara geografis dan kultural dengan beliau sehingga tujuan pelayanan publiknya lebih mudah dicapai dan proses pekerjaannya tidak menimbulkan gejolak publik masyarakat sekitarnya serta dapat dideteksi dini kemungkinan penyimpangannya.
Demikianlah sedikit gambaran urgensi mengapa peran KH. Maman Imanulhaq sangat penting dalam pola hubungan dengan Kementerian Agama dalam meletakkan dasar dasar moderasi agama di Indonesia dan menjauhkan persepsi negatif publik terhadap Kementerian Agama yang selama ini lekat dengan kasus-kasus korupsi. Dengan kata lain, kemitraan kritis konstruktif KH. Maman Imanulhaq akan berkontribusi besar bagi perbaikan performa Kementrian Agama ke depan.
Semoga.
TAG#Jakarta, #Kementerian Agama, #KH Maman Imanulhaq, #Komisi VIII, #DPR RI
190234171
KOMENTAR