KontraS Desak Polda Kalimantan Timur Lakukan Penyidikan terhadap Dugaan Penyiksaan Mengakibatkan Kematian oleh Anggota Polresta Balikpapan

Jakarta, INAKORAN

Polda Kalimantan Timur Harus Segera Lakukan Penyidikan terhadap Dugaan Penyiksaan Mengakibatkan Kematian oleh Anggota Polresta Balikpapan, demikian rilis KontraS yang diterima Inakoran.com Selasa (9/2/21)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras segala bentuk penyiksaan berujung kematian yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap masyarakat sipil.

BACA:  

HPN 2021, Momentum Suarakan Optimisme Penanganan Pandemi COVID-19

Bentuk pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap aturan internal kepolisian, yakni Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.

Penggunaan cara-cara penyiksaan dalam memaksa pengakuan terduga tindak pidana merupakan praktik kejam peninggalan masa otoriter yang seharusnya telah lama ditinggalkan oleh Polri secara kelembagaan.

Temuan kami setiap tahunnya yang masih menunjukkan minimnya penurunan angka penyiksaan oleh aparat kepolisian, khususnya dalam memaksa pengakuan, menunjukkan bahwa penyiksaan masih menjadi permasalahan sistemik pada tubuh Polri, yang berakar dari tidak efektifnya mekanisme oversight baik secara internal oleh Propam Polri maupun secara eksternal oleh Kompolnas ataupun lembaga pengawas lainnya.

Terlebih, impunitas juga masih menjadi salah satu isu faktor yang mempengaruhi awetnya angka penyiksaan, dengan ditunjukkan oleh tidak transparannya aparat kepolisian dalam melakukan proses baik secara internal melalui Kode Etik Profesi Polri (KEPP) maupun secara hukum pidana.

Selengkapnya dapat diakses pada:

https://kontras.org/