Korban Banjir Bandang di Lebak Butuh Air Bersih dan Sanitasi

Lebak, Inako

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan warga yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak, Provinsi Baten, pada Selasa (7/1/2020). Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kawasan tersebut.

Menurut Menteri Basuki, hal yang paling penting dalam masa tanggap darurat adalah adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile  untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian”, kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Inakoran.com.

Kementerian PUPR sendiri melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengirimkan  prasarana dan sarana yang telah tersebar di beberapa titik posko pengungsi di Kabupaten Lebak seperti di Kecamatan Sajira dan Lebak Gedong yang meliputi 4 unit mobil tangki air berkapasitas 4000 liter/detik, 12 unit Hidran Umum berkapasitas 2000 liter/detik, 3 unit tenda pleton pengungsi, Toilet Mobil  sebanyak 3 unit, 1 unit  Dump Truck, serta personil 15 orang.

Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak telah mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur yakni 22 buah jembatan gantung non permanen, 3 buah jembatan gantung non permanen, 3 buah jembatan komposit, 1 buah jembatan rangka, serta 2 buah jalan kabupaten.

"Dalam dua minggu ini jembatan yang rusak akan kita mulai kerjakan, agar konektivitas antar desa dapat kembali normal," terangnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Ari Setiadi Moerwanto sebagai pakar sumber daya air, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Hari Suko Setiono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Tris Raditian, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPW) Rozali Indra Saputra.