KPU Diminta Cek Komitmen HAM Capres-Cawapres

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencgecek komitmen Hak Asasi Manusia (HAM) terhadapn semua capres-cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2024.

Permintaan tersebut dilontarkan Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, dalam diskusi 'Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM di Pemilu 2024' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2024). 

Todung mengatakan, komitmen HAM capres-cawapres dapat diketahui dengan melakukan audit dan pekerjaan itu perlu dilakukan KPU.

Jadi, menurut Todung, tugas KPU tidak hanya terbatas pada pemeriksaan persyaratan capres-cawapres secara normatif sebagaimana disyaratkan Undang-Undang.  

Audit HAM, sambung dia, dimaksudkan untuk memastikan capres-cawapres memiliki komitmen dan rasa hormat terhadap implementasi HAM saat memimpin negara kelak. 

Menurut dia, tidak ada gunanya kita memilih capres-cawapres, kalau yang bersangkutan tidak mempunya rasa hormat dan komitmen terhadap Hak Asasi Manusia.

Istilah audit lebih dikenal dalam dunia Perusahaan. Todung menganalogikan proses Pilpres dengan perusahaan yang sedang bersiap untuk go public. Sebelum go public, kata dia, perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya, melakukan audit internal.