KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Ikut Pileg 2019

Jakarta, Inako

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi resmi ikut dalam  pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Ia mengatakaan pelarangan tersebut secara resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik. KPU menganggap aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan pedoman (Pileg 2019)," ujar Pramono melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/6/2018).

Pramono menegaskan, aturan tersebut tetap diatur meski ditentang berbagai pihak, baik partai politik, pemerintah dan termasuk "rekan" sesama penyelenggara pemilu.

"KPU tidak pernah berubah soal itu. Sudah pasti (diterapkan di Pileg 2019)," ujar Pramono.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.