KPU Siap Ikuti Arahan MK Terkait Tafsiran Jabatan  Presiden dan Wapres

Jakarta, Inako

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  sudah menjabat dua periode berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

"Aturan sekarang KPU memahaminya, KPU mengatur dalam regulasinya sudah dua kali, sudah masuk dua periode masa jabatan," ujar Arief Budiman di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Meski begitu, KPU menyatakan, apabila penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya berbeda, KPU akan mengikuti dan menjalankan apa yang diatur dalam keputusan MK.

"Kalau regulasi yang sekarang ada itu sudah dua periode, kecuali nanti MK memutus berbeda, memberi tafsir yang kemudian dipahami berbeda, KPU tentu akan mengikuti," ujar Arief.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan, dirinya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh Partai Perindo sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Kalla mengaku turut serta mempertanyakan, ingin meminta fatwa atau penafsiran MK terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Uji materi terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait syarat pencalonan presiden/wakil presiden yang tidak memperkenankan wapres/presiden yang telah menduduki dua kali masa jabatan, dan diajukan oleh Partai Perindo.