Luhut Sebut Semua Utang Pemerintah Dimanfaatkan untuk Hal Produktif

Jakarta, Inako

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan semua utang pemerintah dimanfaatkan untuk hal produktif.

"Semua utang yang kita buat itu untuk produktif. Tidak ada utang yang tidak produktif," kata Luhut di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Hal tersebut disampaikan Luhut ketika menjelaskan kenaikan utang pemerintah selama pemerintahan Jokowi mulai tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp 1.809 triliun. Selama itu utang dialokasikan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi non energi.

Luhut menyebutkan, pengeluaran untuk pemerintah untuk infrastruktur sepanjang 2010-2014 sebesar Rp 656 triliun.

"Sekarang 2015-2019 sekitar Rp 1.800 triliun. Itu sebabnya Indonesia membangun. Pendidikan juga naik, kesehatan juga," kata Luhut. "Semua ini bisa berjalan. Oleh karena itu ekonomi kita berjalan."

Sementara di masa pemerintahan sebelumnya, khususnya alokasi untuk pendidikan sebesar Rp 1.524 triliun pada 2010 - 2014 dan angkanya naik menjadi Rp 2.182 triliun pada 2015-2019. Untuk kesehatan pada 2010 - 2014 dialokasikan dana sebesar Rp 218 triliun, sedangkan 2015-2019 sebesar Rp 518 triliun.

Untuk subsidi non energi dialokasikan sebesar Rp 243 triliun pada 2010-2014 dan naik menjadi Rp 258 triliun pada 2015-2019. Adapun total alokasi produktif yaitu Rp 2.641 triliun pada 2010-2014 dan Rp 4.756 triliun.

Sebelumnya Kementerian Keuangan mengumumkan utang pusat per akhir Januari 2019 mencapai Rp 4.498,56 triliun. Angka ini naik ketimbang periode serupa tahun 2018 Rp 3.958,66 triliun.

Dalam buku APBN Kita edisi Februari 2019 tercantum dari total utang pemerintah pusat itu, mayoritas di antaranya berasal dari surat berharga negara sebesar 82,31 persen. Sisanya adalah pinjaman dengan proporsi 17,69 persen.