Menko Airlangga Dorong Pemerintah Daerah Permudah Akses terhadap Pekerjaan

JAKARTA, INAKORAN.COM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mendorong para kepala daerah mempermudah akses masyarakat terhadap pekerjaan. Dorongan itu disampaikan Airlangga saat memberikan arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Selasa (17/01/2022).

Akses pada pekerjaan dipandang sebagai salah satu langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global tahun 2023 ini. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan anggaran belanja untuk penggunaan produk dalam negeri.

Hal lain yang diharapkan Menko Airlangga adalah adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM dan penggunaan Belanja Daerah untuk Program Padat Karya kota dan desa untuk mengantisipasi terjadinya PHK.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga berbicara tentang hambatan-hambatan investasi.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada 2 hal yang menjadi hambatan investasi, yaitu yang pertama mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangan, KKPR, dan Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, tentu perlu dilakukan pembahasan dengan persetujuan dan terkait dengan zonasi.”

Perbaikan instrumen RDTR dan KKPR diharapkan bisa memberi kepastian hukum dan mempersingkat proses perizinan berusaha, sehingga realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat dipercepat.  

Menko Airlangga juga menyinggung penyelesaian hambatan investasi dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah.

Hal ini dilakukan agar Pemda dapat memungut retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta menghindari potensi kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah.

“Tentu Perda tentang retribusi ini menjadi hal yang penting dan ini ada sistem informasi manajemen mengenai bangunan gedung yang perlu segera diselesaikan. Apalagi target investasi ini sudah masuk yang cukup besar di tahun ini Rp1.400 triliun,” tutup Menko Airlangga.