Menpan-RB Mendukung Pimpinan KPK Mangkir atas Panggilan Komnas HAM, Merusak Tatanan Hukum dan Demokrasi!
Press Release
JAKARTA, INAKORAN
Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM), pada rabu (8/6) yang lalu telah memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangannya terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK yang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia.
BACA:
Alih-alih patuh terhadap panggilan tersebut, pimpinan KPK justru mangkir dan memberikan alasan yang mengada-ada yakni karena adanya rapat pimpinan. Absennya pimpinan KPK diperparah dengan adanya dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birkorasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, demikian rilis yang diterima INAKORAN Senin (14/6/21)
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai mangkirnya pimpinan KPK menunjukan ketidakpatuhan terhadap hukum dan akan menjadi preseden buruk kedepan. Pejabat publik seharusnya memberikan teladan untuk taat pada aturan hukum.
Bahkan nilai-nilai dasar pribadi pimpinan KPK mengharuskan para pimpinan KPK menunjung tinggi akuntabilitas dan perilaku yang bermartabat.
Kami mengkhawatirkan sikap pimpinan KPK yang mangkir dari panggilan ini, akan dilihat dan ditiru sebagai contoh oleh para pihak yang saat ini tersandung dalam pusaran isu tertentu untuk tidak patuh atau mangkir terhadap panggilan lembaga yang memilih otoritas untuk mencari informasi.
Selengkapnya dapat diakses melalui:
TAG#KOMNASHAM, #KONTRAS
190215331
KOMENTAR