Menteri BUMN: Serahkan Masalah KRAS Ke Manajemen

Jakarta, Inako

"Tanya sama KS dong. Itu kan proses B to B [business to business]. Ya jalan seperti apa adanya," tegas Rini, menanggapi media terkait persoalan keuangan yang hampir menenggelamkan eksistensi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyerahkan permasalahan keuangan yang dialami PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kepada manajemen perusahaan. PT KRAS dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir belum membukukan keuntungan bahkan kewajiban perseroan atau utang  tercatat hingga Rp 30 triliun.

Hal tersebut dikemukakan Rini usai menggelar rapat secara tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Sebelumnya, Komisaris Independen Roy Maningkas mengundurkan diri dari PT KRAS dan menyampaikan bahwa  PT KRAS memiliki "Utang Rp 30 triliun, Perusahaan ini (PT KRAS)  lanjut Roy, sudah dijarah habis-habisan, saya masuk tahun 2015 ini sudah dijarah habis-habisan," kata Roy 

"Kementerian BUMN seolah-olah tidak happy, padahal saya ditugaskan Kementerian BUMN untuk mengawasi perusahaan. Loh ini ada yang enggak beres, tapi malah apa yang saya sampaikan mereka tidak nyaman," cerita Roy Maningkas. 

Roy Maningkas, adalah komisaris independen yang ditunjuk Kementerian BUMN mengawasi  perusahaan baja milik negara itu. Penunjukkan itu seperti tidak lepas dari ihktiarnya dan kedekatannya dengan penguasa negeri ini. 

Roy adalah  kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang juga Anggota Barisan Relawan Presiden Jokowi  ini menyatakan; 

"Utang Rp 30 triliun, perusahaan ini sudah dijarah habis-habisan, saya masuk tahun 2015 ini sudah dijarah habis-habisan," kata Roy 

Roy menegaskan persoalan perusahaan saat ini di bawah kendali Silmy Karim sebagai Direktur Utama KRAS ialah bagaimana memperbaiki ke depan dan tidak menambah masalah baru.

"Jadi KS ini jadi seperti bonsai, ada kepentingan yang bermain."