Menteri Erick Sebut Indonesia Tak Perlu BUMN Lagi Kalau Daya Beli Masyarakat Tinggi

Jakarta, Inako

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yakin Indonesia tidak memerlukan BUMN lagi kalau sudah menjadi negara besar di 2045. Menurut Erick, hal itu terjadi karena masyarakat dengan daya beli yang tinggi tidak lagi membutuhkan perusahaan negara yang mempunyai tugas memberikan subsidi.

BACA JUGA: Menkeu Serukan Solidaritas Global untuk Pulihkan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

"Saya nggak tahu apakah 2045 ada BUMN lagi atau tidak. Mungkin saja nggak ada, karena 2045 daya beli masyarakat sudah tinggi," kata Erick dalam sebuah  virtual conference.

Pernyataan Erick ini tidak lepas dari penilaian Bank Dunia pada pertengahan pekan ini. Seperti diketahui, Bank Dunia telah meningkatkan status Indonesia dari negara pendapatan menengah ke bawah (lower middle income) menjadi berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income). Bahkan Indonesia akan menjadi negara besar pada 2045.

BACA JUGA:Menteri Airlangga Yakin Percepatan Pelaksanaan PEN akan Hindari Indonesia dari Krisis

Erick memberikan penekanan kepada  BUMN karena selama ini BUMN memiliki peran yang sangat fundamental dan strategis sebagai kekuatan pengendali perekonomian Indonesia. Bahkan ia mengaku sepertiga perusahaan BUMN masih menjadi pengendali perekonomian. Sementara Amerika Serikat saat ini tidak lagi mengenal perusahaan pelat merah.

"Hari ini memang bisnis di Indonesia beda dengan negara lain. Di Amerika kita sudah tidak kenal yang namanya BUMN tapi di China, atau di beberapa negara yang mixed seperti Singapura, Malaysia, masih ada. Tapi modelnya kita lebih mirip sama China," papar Erick.

Menurut Erick, kalau daya beli masyarakat Indonesia tinggi, maka tidak perlu lagi ada subsidi pemerintah melalui BUMN.

“Ini berbeda di AS. Karena daya beli negara tersebut tinggi maka tidak perlu lagi subsidi listrik, pupuk. Sementara daya beli Indoensia masih rendah, sehingga BUMN menjadi kekuatan pengendali untuk memberikan subsidi,” kata Erick.